Polemik Internal di Balik Sikap Plin-plan UI soal Pakta Integritas Mahasiswa Baru

Kompas.com - 14/09/2020, 06:32 WIB
Kain merah putih raksasa membentang di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pemasangan kain merah putih tersebut dilakukan oleh delapan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala UI. Dok. UIKain merah putih raksasa membentang di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pemasangan kain merah putih tersebut dilakukan oleh delapan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala UI.


DEPOK, KOMPAS.comUniversitas Indonesia (UI) menjadi sorotan belakangan ini setelah ribuan mahasiswa barunya dipaksa menandatangani “pakta integritas” di atas meterai.

Publik maupun mahasiswa baru itu sendiri beranggapaon, poin-poinnya multitafsir. Sudah begitu, pelanggarannya bisa berujung pemecatan/drop-out dari kampus.

Dalam perkembangannya, suasana semakin keruh karena UI justru membuat pernyataan yang kontradiktif. Sempat mengakui bahwa pakta integritas itu diterbitkan, belakangan UI justru menyangkal dokumen itu resmi dirilis universitas.

Baca juga: Cerita Maba UI soal Pakta Integritas: Kami Tak Punya Pilihan Selain Tanda Tangan

Usut-punya usut, rupanya terjadi dualisme di tubuh Pimpinan UI di balik sikap "plin-plan" ini. Berikut Kompas.com merangkum duduk perkaranya:

Versi Kemahasiswaan UI

Direktur Kemahasiswaan UI, Devie Rahmawati mengakui, pakta integritas itu diterbitkan oleh pihaknya melalui program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) pekan lalu.

Penelusuran Kompas.com, dokumen pakta integritas ini dibagikan kepada ribuan mahasiswa baru melalui kelompok kecil mentoring, Sabtu (5/9/2020), dengan status “wajib” dikumpulkan esok harinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada 3 poin yang kemudian dipersoalkan, mulai dari soal kesehatan mahasiswa yang tak ditanggung universitas, larangan terlibat politik praktis, dan larangan terlibat dalam organisasi yang tak mengantongi izin kampus.

Di samping dinilai tak sejalan dengan semangat kebebasan akademis, ketiganya dianggap multitafsir. 

“Ini ke mana arahnya? Apakah maksudnya mahasiswa jika mengalami kecelakaan di luar kegiatan universitas maka dia harus tanggung jawab pribadi? Atau malah kalau ada kecelakaan ketika kegiatan yang berhubungan dengan universitas, pihak UI mau lepas tangan?” ungkap A, salah satu mahasiswa baru UI kepada Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: UI Ubah Isi Pakta Integritas untuk Mahasiswa Baru, Termasuk soal Aturan Politik Praktis

“Poin mengenai politik praktis dan kaderisasi tanpa izin, kesannya membatasi ruang gerak dengan ancaman pemberhentian. Apalagi, lingkup politik praktisnya tidak dijelaskan. Seakan kampus memaksa mahasiswa baru untuk setuju bahwa mereka akan sama sekali lepas tangan bila terjadi apa-apa dan membatasi ruang gerak mahasiswa karena enggak mau ribet,” timpal Y, juga mahasiswa baru UI, Sabtu.

Beberapa hari berselang, kontroversi pakta integritas ini muncul di pemberitaan. Setelah ramai dan memicu pro-kontra, Devie Rahmawati muncul dengan siaran pers yang isinya menyinggung soal pakta integritas ini.

Hal ini agak tidak lazim, sebab siaran pers UI secara resmi dirilis oleh Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik.

Meski berjudul “siaran pers”, namun dokumen yang diterbitkan Devie itu tidak mencantumkan logo UI maupun nomor dokumen.

“Terjadi kekeliruan pengiriman dokumen pre-test, post-test, dan pakta integritas yang masih berupa draf sehingga banyak mengundang pro dan kontra. Saya mewakili tim menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas ketidak sempurnaan pelaksanaan kegiatan PKKMB UI 2020, termasuk sudah terkirimnya dokumen pakta integritas yang belum difinalisasi,” tulis Devie dalam dokumen itu.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Viani Limardi Lantaran Gelembungkan Dana Reses dan Langgar Ganjil Genap

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Viani Limardi Lantaran Gelembungkan Dana Reses dan Langgar Ganjil Genap

Megapolitan
Polisi Amankan Pengedar 1,7 Kg Ganja di Cikarang

Polisi Amankan Pengedar 1,7 Kg Ganja di Cikarang

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, Kak Seto Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Biarkan Ekploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, Kak Seto Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Biarkan Ekploitasi Anak

Megapolitan
Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Megapolitan
Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Megapolitan
Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Megapolitan
Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Megapolitan
44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

Megapolitan
Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.