Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

Kompas.com - 14/09/2020, 17:03 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (13/2/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (13/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, keterlibatan TNI-Polri dibutuhkan dalam pengawasan kantor atau perusahaan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kini diperketat.

Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan perkantoran.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor..., apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Andri, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Hari Pertama Pengetatan PSBB, Sejumlah Wilayah di Jaksel Masih Sosialisasi dan Belum Terapkan Sanksi

Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang melakukan itu," ujar dia.

Ia berharap, perkantoran sudah paham dan bisa menerapkan seluruh protokol kesehatan saat PSBB, terutama untuk perusahaan nonesensial yang hanya bisa mempekerjakan 25 persen pegawai dari kantor.

"Baik dari Kadin atau Apindo yang diteruskan kepada asosiasi di bawahnya sehingga dia paham akan tugas dan fungsinya untuk melakukan protokol kesehatan," tambah Andri.

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB yang diperketat setelah sebelumnya menerapkan PSBB yang diperlonggar. PSBB yang diperketat akan berlaku selama dua pekan, mulai Senin ini hingga 27 September 2020.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif di yang kembali meningkat, dan angka pemakaman berdasarkan protap Covid-19 yang juga ikut meningkat.

PSBB diperketat itu diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Berbeda dengan PSBB sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor. Syaratnya, karyawan  yang kerja dari kantor hanya 25 persen dari total pegawai yang ada.

Baca juga: PSBB di DKI Fokus Hentikan Klaster Covid-19 Perkantoran

"Tempat ini (gedung perusahaan swasta) bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kemarin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Megapolitan
Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 Oktober, Ini Penjelasan Anies

PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 Oktober, Ini Penjelasan Anies

Megapolitan
Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Megapolitan
Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Megapolitan
Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Megapolitan
BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Banjir di Lima Perumahan di Bekasi Mulai Surut, Empat Lainnya Masih Terendam 1 Meter

Banjir di Lima Perumahan di Bekasi Mulai Surut, Empat Lainnya Masih Terendam 1 Meter

Megapolitan
Terungkapnya Aksi Kapten Penodong di Tanjung Priok, Masih 17 Tahun dan Ikuti Jejak Orangtua...

Terungkapnya Aksi Kapten Penodong di Tanjung Priok, Masih 17 Tahun dan Ikuti Jejak Orangtua...

Megapolitan
Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Toilet Minimarket Duren Sawit

Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Toilet Minimarket Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Angin Puting Beliung di Bekasi, Dagangan Hancur dan Rumah Rusak

Cerita Korban Angin Puting Beliung di Bekasi, Dagangan Hancur dan Rumah Rusak

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Angkasa Pura II Antisipasi Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Jelang Libur Panjang, Angkasa Pura II Antisipasi Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X