Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, keterlibatan TNI-Polri dibutuhkan dalam pengawasan kantor atau perusahaan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kini diperketat.

Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan perkantoran.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor..., apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Andri, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Hari Pertama Pengetatan PSBB, Sejumlah Wilayah di Jaksel Masih Sosialisasi dan Belum Terapkan Sanksi

Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang melakukan itu," ujar dia.

Ia berharap, perkantoran sudah paham dan bisa menerapkan seluruh protokol kesehatan saat PSBB, terutama untuk perusahaan nonesensial yang hanya bisa mempekerjakan 25 persen pegawai dari kantor.

"Baik dari Kadin atau Apindo yang diteruskan kepada asosiasi di bawahnya sehingga dia paham akan tugas dan fungsinya untuk melakukan protokol kesehatan," tambah Andri.

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB yang diperketat setelah sebelumnya menerapkan PSBB yang diperlonggar. PSBB yang diperketat akan berlaku selama dua pekan, mulai Senin ini hingga 27 September 2020.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif di yang kembali meningkat, dan angka pemakaman berdasarkan protap Covid-19 yang juga ikut meningkat.

PSBB diperketat itu diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Berbeda dengan PSBB sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor. Syaratnya, karyawan  yang kerja dari kantor hanya 25 persen dari total pegawai yang ada.

Baca juga: PSBB di DKI Fokus Hentikan Klaster Covid-19 Perkantoran

"Tempat ini (gedung perusahaan swasta) bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kemarin.