Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

Kompas.com - 14/09/2020, 17:03 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (13/2/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (13/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, keterlibatan TNI-Polri dibutuhkan dalam pengawasan kantor atau perusahaan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kini diperketat.

Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan perkantoran.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor..., apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Andri, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Hari Pertama Pengetatan PSBB, Sejumlah Wilayah di Jaksel Masih Sosialisasi dan Belum Terapkan Sanksi

Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang melakukan itu," ujar dia.

Ia berharap, perkantoran sudah paham dan bisa menerapkan seluruh protokol kesehatan saat PSBB, terutama untuk perusahaan nonesensial yang hanya bisa mempekerjakan 25 persen pegawai dari kantor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Baik dari Kadin atau Apindo yang diteruskan kepada asosiasi di bawahnya sehingga dia paham akan tugas dan fungsinya untuk melakukan protokol kesehatan," tambah Andri.

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB yang diperketat setelah sebelumnya menerapkan PSBB yang diperlonggar. PSBB yang diperketat akan berlaku selama dua pekan, mulai Senin ini hingga 27 September 2020.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif di yang kembali meningkat, dan angka pemakaman berdasarkan protap Covid-19 yang juga ikut meningkat.

PSBB diperketat itu diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Berbeda dengan PSBB sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor. Syaratnya, karyawan  yang kerja dari kantor hanya 25 persen dari total pegawai yang ada.

Baca juga: PSBB di DKI Fokus Hentikan Klaster Covid-19 Perkantoran

"Tempat ini (gedung perusahaan swasta) bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kemarin.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Megapolitan
Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Megapolitan
Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan dan Berujung Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan dan Berujung Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Tambah 228, Pasien Dirawat Tercatat 4.251 Orang

UPDATE 5 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Tambah 228, Pasien Dirawat Tercatat 4.251 Orang

Megapolitan
Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

Megapolitan
Tolak Bansos Tunai Dipotong, Warga Depok Mengaku Diancam Dipersulit Urusannya oleh Ketua RT

Tolak Bansos Tunai Dipotong, Warga Depok Mengaku Diancam Dipersulit Urusannya oleh Ketua RT

Megapolitan
UI Buka Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk Mahasiswa Se-Jabodetabek

UI Buka Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk Mahasiswa Se-Jabodetabek

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
UPDATE: Depok Catat Rekor Baru Kasus Covid-19 Terbanyak dalam Sehari

UPDATE: Depok Catat Rekor Baru Kasus Covid-19 Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Megapolitan
Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X