Kompas.com - 14/09/2020, 17:05 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat konferensi pers di Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (24/8/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat konferensi pers di Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (24/8/2020)
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany akan berkoordinasi dengan Polisi dan Satpol PP untuk mencari titik-titik yang berpotensi jadi lokasi aksi balap lari liar.

"Nanti kami sidak, pasti kami cari titiknya. pertama (balap lari liar) bahaya, ngapain olahraga cari bahaya," ujar Airin dalam voice recording, Senin (14/9/2020).

Menurut Airin, balap lari liar kerap dilakukan di jalan raya dengan menutup jalur dapat membahayakan pengguna jalan.

Baca juga: Polres Tangsel Bakal Tindak Pelaku Balap Lari Liar

Apalagi kegiatan tersebut berlangsung pada masa pandemi Covid-19 yang berpotensi terjadinya penularan karena menimbulkan kerumunan.

"Sudah tahu penyakit Covid-19 berbahaya, ini malah cari bahaya lagi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Airin mengatakan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian guna mengantisipasi aksi balap liar tersebut kembali terjadi di wilayah Tangerang Selatan.

"Nanti kita saya diskusikan sama Kapolres. Beliau lebih paham mengenai hal tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan mengatakan, pihaknya akan menindak tegas warga yang masih kedapatan menggelar aksi balap liar dengan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Marak Balap Lari Liar, Polisi Gencarkan Patroli

Adapun sanksi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam Pasal 12 Ayat 1 tertulis bahwa bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Kemudian pada Pasal 63 beleid tersebut dijelaskan, pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana hukuman penjara selama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

"Ada Undang-Undang tentang jalan, bila menutup jalan raya," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Iman, mereka yang terlibat dalam aksi balap liar tersebut juga bisa ditindak dengan Peraturan Wali Kota tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

"Bisa juga Perwali PSBB karena ada larangan berkumpul saat pademi," kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Meski Sudah Divaksin Dua Kali, Harus Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Anies: Meski Sudah Divaksin Dua Kali, Harus Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Megapolitan
Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Megapolitan
Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Megapolitan
Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Megapolitan
Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Megapolitan
Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Megapolitan
Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Megapolitan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Megapolitan
Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Megapolitan
Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Megapolitan
Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Megapolitan
Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X