Berbagai Cara Pemprov Awasi Perusahaan agar Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor...

Kompas.com - 15/09/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi perkantoran Kompas.com / Dani PrabowoIlustrasi perkantoran

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, masyarakat juga bisa melaporkan ke Disnakertransgi.

"Kita punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid. Sebelum pun sudah melakukan. Misalnya perusahaan X kita tau perusahaan apa, di mana, jumlah pekerjanya, kita tau. Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak, kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," kata dia.

Minta pegawai lapor

Tak hanya sidak mandiri dan laporan dari masing-masing kantor, Pemprov DKI juga berharap agar pegawai perusahaan non-esensial untuk bersedia melaporkan, bila kantornya tak menaati aturan hanya mempekerjakan 25 persen pegawai di kantor.

Baca juga: Pemprov DKI Minta Pegawai Laporkan Perusahaan yang Tak Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor

Pelanggaran aturan tersebut bisa dilaporkan melalui aplikasi JAKI maupun kontak lainnya ke Disnakertransgi.

Setelah adanya laporan, maka pihaknya akan turun dan melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan.

"Jadi kantor katakanlah 200 orang. Harusnya kan 50 orang. Kadang karyawan juga ada sedikit kekhawatiran, takut, biasanya mereka lapor sembunyi-sembunyi di aplikasi yang kita bangun atau juga bisa WA langsung baik ke saya, atau dari insan media juga banyak yang melaporkan. Dari laporan itu kita lakukan sidak atau pemeriksaan," terang Andri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjamin, Disnakertransgi bakal merahasiakan nama pegawai yang melapor pelanggaran perusahaan.

"Kita rahasiakan. Kan saya juga enggak bakal mungkin ‘nih laporan dari siapa’ enggak mungkin lah. Sama kayak polisi laporan masyarakat tapi enggak pernah diinformasikan siapa yang melaporkan," tuturnya.

Pengawasan melibatkan TNI-Polri

Andri pun mewanti-wanti agar seluruh perkantoran bisa menaati aturan itu. Dalam pengawasannya, Disnakertransgi juga melibatkan TNI-Polri.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan perkantoran.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Andri.

Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang melakukan itu," tutupnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Enam Pasien Akan Masuk Hari Ini, Ruang Isoman di Graha TMII Terisi Penuh

Enam Pasien Akan Masuk Hari Ini, Ruang Isoman di Graha TMII Terisi Penuh

Megapolitan
Lokalisasi Kramat Tunggak: Dibuat Ali Sadikin, Diruntuhkan Sutiyoso

Lokalisasi Kramat Tunggak: Dibuat Ali Sadikin, Diruntuhkan Sutiyoso

Megapolitan
Adik yang Bunuh dan Kubur Kakaknya di Bawah Ubin Kontrakan di Depok Dituntut Mati

Adik yang Bunuh dan Kubur Kakaknya di Bawah Ubin Kontrakan di Depok Dituntut Mati

Megapolitan
Polisi Buka Kemungkinan Percepat Penyekatan 10 Jalan Mulai Pukul 20.00 WIB

Polisi Buka Kemungkinan Percepat Penyekatan 10 Jalan Mulai Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Update Klaster Covid-19 dalam Satu RT di Kayu Putih Jaktim, Seluruh Warga Dinyatakan Sembuh

Update Klaster Covid-19 dalam Satu RT di Kayu Putih Jaktim, Seluruh Warga Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
Hari Pertama Tes Acak di 4 Stasiun KRL, 5 Orang Reaktif Covid-19

Hari Pertama Tes Acak di 4 Stasiun KRL, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Kapasitas Rumah Sakit Menipis, Anies: Lonjakan Covid-19 Terlalu Cepat

Kapasitas Rumah Sakit Menipis, Anies: Lonjakan Covid-19 Terlalu Cepat

Megapolitan
Seorang ASN Sudin Perumahan Jakpus Meninggal karena Covid-19

Seorang ASN Sudin Perumahan Jakpus Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota

Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota

Megapolitan
Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 7.797 Orang

Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 7.797 Orang

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Anies: Jangan Tempatkan Persoalan Sekadar Statistik

Kasus Covid-19 Melonjak, Anies: Jangan Tempatkan Persoalan Sekadar Statistik

Megapolitan
Menyeberang di Jalan Latumenten, Seorang Bocah Tewas Tertabrak Truk Trailer

Menyeberang di Jalan Latumenten, Seorang Bocah Tewas Tertabrak Truk Trailer

Megapolitan
Foto Viral Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Foto Viral Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Megapolitan
Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Megapolitan
RS Wisma Atlet yang Terus Penuh meski Kapasitas Telah Ditambah...

RS Wisma Atlet yang Terus Penuh meski Kapasitas Telah Ditambah...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X