Berbagai Cara Pemprov Awasi Perusahaan agar Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor...

Kompas.com - 15/09/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi perkantoran Kompas.com / Dani PrabowoIlustrasi perkantoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan perkantoran atau perusahaan untuk beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Namun, dengan ketentuan hanya 25 persen karyawan yang diperbolehkan kerja dari kantor bagi perusahaan non-esensial.

Regulasi ini juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Lalu bagaimana caranya Pemprov DKI mengontrol perusahaan agar mematuhi aturan itu?

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, langkah untuk bisa mengawasi 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor ini, adalah dengan menyusun jadwal pemeriksaan ke kantor atau perusahaan.

Baca juga: Diperkirakan 500.000 Pegawai Perusahaan Non Esensial Bekerja dari Kantor saat PSBB

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari jadwal yang sudah kita susun, juga kita melakukan dari pengaduan-pengaduan masyarakat," ucap Andri saat dihubungi, Senin (14/9/2020).

Andri berujar, bakal ada 25 tim dari Disnakertransgi yang akan mengawasi seluruh perusahaan di DKI.

Satu tim pengawas diutus untuk mengawasi dan mengecek protokol kesehatan pada tiga perusahaan dalam satu hari.

"Kita sekarang ini membentuk 1 sudin (suku dinas) itu 5 tim. Di mana tim itu terdiri dari 4 orang, jadi di DKI ada sekitar 25 tim. Sebanyak 25 tim itu per tim kita targetkan satu hari minimal bisa melakukan pengawasan 3 perkantoran," jelasnya.

Selain memeriksa langsung, Andri juga meminta perusahaan untuk dengan jujur melaporkan kepada Disnakertransgi soal jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, masyarakat juga bisa melaporkan ke Disnakertransgi.

"Kita punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid. Sebelum pun sudah melakukan. Misalnya perusahaan X kita tau perusahaan apa, di mana, jumlah pekerjanya, kita tau. Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak, kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," kata dia.

Minta pegawai lapor

Tak hanya sidak mandiri dan laporan dari masing-masing kantor, Pemprov DKI juga berharap agar pegawai perusahaan non-esensial untuk bersedia melaporkan, bila kantornya tak menaati aturan hanya mempekerjakan 25 persen pegawai di kantor.

Baca juga: Pemprov DKI Minta Pegawai Laporkan Perusahaan yang Tak Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor

Pelanggaran aturan tersebut bisa dilaporkan melalui aplikasi JAKI maupun kontak lainnya ke Disnakertransgi.

Setelah adanya laporan, maka pihaknya akan turun dan melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan.

"Jadi kantor katakanlah 200 orang. Harusnya kan 50 orang. Kadang karyawan juga ada sedikit kekhawatiran, takut, biasanya mereka lapor sembunyi-sembunyi di aplikasi yang kita bangun atau juga bisa WA langsung baik ke saya, atau dari insan media juga banyak yang melaporkan. Dari laporan itu kita lakukan sidak atau pemeriksaan," terang Andri.

Ia menjamin, Disnakertransgi bakal merahasiakan nama pegawai yang melapor pelanggaran perusahaan.

"Kita rahasiakan. Kan saya juga enggak bakal mungkin ‘nih laporan dari siapa’ enggak mungkin lah. Sama kayak polisi laporan masyarakat tapi enggak pernah diinformasikan siapa yang melaporkan," tuturnya.

Pengawasan melibatkan TNI-Polri

Andri pun mewanti-wanti agar seluruh perkantoran bisa menaati aturan itu. Dalam pengawasannya, Disnakertransgi juga melibatkan TNI-Polri.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan perkantoran.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Andri.

Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang melakukan itu," tutupnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Megapolitan
Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

Megapolitan
Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Megapolitan
Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Megapolitan
Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

Megapolitan
Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X