Berbagai Cara Pemprov Awasi Perusahaan agar Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor...

Kompas.com - 15/09/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi perkantoran Kompas.com / Dani PrabowoIlustrasi perkantoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan perkantoran atau perusahaan untuk beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Namun, dengan ketentuan hanya 25 persen karyawan yang diperbolehkan kerja dari kantor bagi perusahaan non-esensial.

Regulasi ini juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Lalu bagaimana caranya Pemprov DKI mengontrol perusahaan agar mematuhi aturan itu?

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, langkah untuk bisa mengawasi 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor ini, adalah dengan menyusun jadwal pemeriksaan ke kantor atau perusahaan.

Baca juga: Diperkirakan 500.000 Pegawai Perusahaan Non Esensial Bekerja dari Kantor saat PSBB

"Kita juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari jadwal yang sudah kita susun, juga kita melakukan dari pengaduan-pengaduan masyarakat," ucap Andri saat dihubungi, Senin (14/9/2020).

Andri berujar, bakal ada 25 tim dari Disnakertransgi yang akan mengawasi seluruh perusahaan di DKI.

Satu tim pengawas diutus untuk mengawasi dan mengecek protokol kesehatan pada tiga perusahaan dalam satu hari.

"Kita sekarang ini membentuk 1 sudin (suku dinas) itu 5 tim. Di mana tim itu terdiri dari 4 orang, jadi di DKI ada sekitar 25 tim. Sebanyak 25 tim itu per tim kita targetkan satu hari minimal bisa melakukan pengawasan 3 perkantoran," jelasnya.

Selain memeriksa langsung, Andri juga meminta perusahaan untuk dengan jujur melaporkan kepada Disnakertransgi soal jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, masyarakat juga bisa melaporkan ke Disnakertransgi.

"Kita punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid. Sebelum pun sudah melakukan. Misalnya perusahaan X kita tau perusahaan apa, di mana, jumlah pekerjanya, kita tau. Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak, kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," kata dia.

Minta pegawai lapor

Tak hanya sidak mandiri dan laporan dari masing-masing kantor, Pemprov DKI juga berharap agar pegawai perusahaan non-esensial untuk bersedia melaporkan, bila kantornya tak menaati aturan hanya mempekerjakan 25 persen pegawai di kantor.

Baca juga: Pemprov DKI Minta Pegawai Laporkan Perusahaan yang Tak Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor

Pelanggaran aturan tersebut bisa dilaporkan melalui aplikasi JAKI maupun kontak lainnya ke Disnakertransgi.

Setelah adanya laporan, maka pihaknya akan turun dan melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan.

"Jadi kantor katakanlah 200 orang. Harusnya kan 50 orang. Kadang karyawan juga ada sedikit kekhawatiran, takut, biasanya mereka lapor sembunyi-sembunyi di aplikasi yang kita bangun atau juga bisa WA langsung baik ke saya, atau dari insan media juga banyak yang melaporkan. Dari laporan itu kita lakukan sidak atau pemeriksaan," terang Andri.

Ia menjamin, Disnakertransgi bakal merahasiakan nama pegawai yang melapor pelanggaran perusahaan.

"Kita rahasiakan. Kan saya juga enggak bakal mungkin ‘nih laporan dari siapa’ enggak mungkin lah. Sama kayak polisi laporan masyarakat tapi enggak pernah diinformasikan siapa yang melaporkan," tuturnya.

Pengawasan melibatkan TNI-Polri

Andri pun mewanti-wanti agar seluruh perkantoran bisa menaati aturan itu. Dalam pengawasannya, Disnakertransgi juga melibatkan TNI-Polri.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan perkantoran.

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Andri.

Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang melakukan itu," tutupnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.094 Pengajuan SIKM Ditolak, Pemprov DKI: Banyak Dokumen Dipalsukan Pemohon

2.094 Pengajuan SIKM Ditolak, Pemprov DKI: Banyak Dokumen Dipalsukan Pemohon

Megapolitan
Tengku Zulkarnain Meninggal, Slamet Maarif: Beliau Berani Membela Pendiriannya

Tengku Zulkarnain Meninggal, Slamet Maarif: Beliau Berani Membela Pendiriannya

Megapolitan
Update 10 Mei: 694 Kasus Baru, Pasien Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 7.664

Update 10 Mei: 694 Kasus Baru, Pasien Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 7.664

Megapolitan
Pemuda di Jakarta Meninggal Setelah Suntik Vaksin AstraZeneca, Kakak Almarhum: Tak Ada Penyakit Bawaan

Pemuda di Jakarta Meninggal Setelah Suntik Vaksin AstraZeneca, Kakak Almarhum: Tak Ada Penyakit Bawaan

Megapolitan
Lima Hari Berlakunya Larangan Mudik, 259 Pemohon Ajukan SIKM di Kota Tangerang

Lima Hari Berlakunya Larangan Mudik, 259 Pemohon Ajukan SIKM di Kota Tangerang

Megapolitan
Tak Ada RT Zona Merah, Tempat Wisata di Tangsel Beroperasi Saat Lebaran 2021

Tak Ada RT Zona Merah, Tempat Wisata di Tangsel Beroperasi Saat Lebaran 2021

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Dilanjut 17 Mei, Agendanya Pemeriksaan Ahli

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Dilanjut 17 Mei, Agendanya Pemeriksaan Ahli

Megapolitan
Pemkot Tangsel Raih WTP ke-9 Kalinya, Walkot Benyamin: Kami Akan Pertahankan

Pemkot Tangsel Raih WTP ke-9 Kalinya, Walkot Benyamin: Kami Akan Pertahankan

Megapolitan
Update 10 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 10 dan 1 Pasien Meninggal di Tangsel

Update 10 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 10 dan 1 Pasien Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Petugas di Pos Penyekatan Kedungwaringin Ditambah 150 Orang

Jumlah Petugas di Pos Penyekatan Kedungwaringin Ditambah 150 Orang

Megapolitan
Pemuda Jakarta Timur Meninggal Setelah Disuntik Vaksin AstraZeneca, Anies: Perlu Perhatian Serius

Pemuda Jakarta Timur Meninggal Setelah Disuntik Vaksin AstraZeneca, Anies: Perlu Perhatian Serius

Megapolitan
61 Kendaraan Dicegat di Posko Penyekatan Pemudik dan Check Point di Kota Tangerang

61 Kendaraan Dicegat di Posko Penyekatan Pemudik dan Check Point di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warganya Gelar Halalbihalal Lebaran Hanya dengan Keluarga Inti

Pemkot Tangsel Minta Warganya Gelar Halalbihalal Lebaran Hanya dengan Keluarga Inti

Megapolitan
Momen Anies Marah, dari Anggaran Alat Tulis Rp 1,6 Triliun hingga Toa untuk Peringatan Dini Banjir Jakarta

Momen Anies Marah, dari Anggaran Alat Tulis Rp 1,6 Triliun hingga Toa untuk Peringatan Dini Banjir Jakarta

Megapolitan
Ibadah Shalat Idul Fitri di Masjid Al-Azhar Akan Digelar di Lapangan

Ibadah Shalat Idul Fitri di Masjid Al-Azhar Akan Digelar di Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X