Kompas.com - 15/09/2020, 09:57 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan lima langkah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Fraksi PSI menyarankan hal ini agar Pemprov DKI tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya terjadi pada PSBB masa transisi, yang menyebabkan tingginya angka penyebaran Covid-19 di Jakarta.

"Pengetatan PSBB merupakan kesempatan langka untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan saat PSBB transisi. Pemprov DKI Jakarta harus konsekuen dengan kebijakannya," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis yan diterima, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: PSBB Ketat Bisa Diperpanjang hingga 11 Oktober jika Lonjakan Kasus Covid-19 Terus Terjadi

Berikut lima langkah yang disarankan PSI:

1. Meningkatkan kapasitas tes Labkesda

Anggara mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap membanggakan tingginya kapasitas tes di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kapasitas yang dimiliki Labkesda saat ini hanya mencapai 20 hingga 25 persen dari total tes di Jakarta dan sisanya berasal dari laboratorium swasta.

Baca juga: Pengelola: Kapasitas Wisma Atlet untuk Pasien Covid-19 Masih Terkendali

"Gubernur Anies harus berhenti membanggakan jumlah tes harian di Jakarta, jumlah ini bisa ditingkatkan jika Gubernur berniat meningkatkan kapasitas Labkesda," kata dia.

2. Meningkatkan jumlah penelusuran kontak erat kasus Covid-19

Peningkatan jumlah tes harus diimbangi dengan penelusuran kontak erat kasus Covid-19.

Saat ini, kata dia, Puskesmas DKI Jakarta hanya menelusuri kontak 3 hingga 5 orang saja, yang menyebabkan banyak kasus orang tanpa gejala (OTG).

Baca juga: 3 ASN Pemkot Depok Positif Covid-19, Warga yang Kontak Erat Diminta Lapor Puskesmas

Anggara meminta penelusuran kontak ditingkatkan menjadi 2 hingga 3 kali lipat hingga 30 orang per kasus.

"Tenaga pelacakan di Puskesmas bisa ditambah, membentuk satuan khusus pembentukan atau bahkan melibatkan LSM yang memang bergerak di bidang kesehatan untuk melakukan contact tracing," jelasnya.

3. Menambah kapasitas ruang isolasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur 88 Tahun 2020 Pasal 20, Pemprov DKI mewajibkan warga yang positif Covid-19 untuk melakukan isolasi terkendali di Wisma Atlet Kemayoran ataupun di beberapa hotel atau wisma yang telah ditunjuk oleh Pemprov DKI.

Fraksi PSI meminta Pemprov DKI menanggung semua pembiayaan penggunaan wisma, hotel ataupun tempat penginapan maupun kebutuhan makan, minum dan obat selama isolasi.

Baca juga: Kadinkes: Tower 5 Wisma Atlet Sudah Siap Tampung Pasien Isolasi Mandiri Covid-19

"Jangan sampai nantinya membebankan biaya kepada pasien, yang akhirnya berujung pada penelantaran pasien karena tidak ada biaya," ujar dia.

Lebih lanjut, Pemprov DKI harus memastikan mekanisme pasien yang diisolasi mendapatkan bantuan sosial dan perlindungan agar mereka tidak di-PHK.

"Apabila pasien isolasi merupakan kepala keluarga, Pemprov DKI juga harus memastikan kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi selama isolasi. Jika tidak, akan banyak orang menolak isolasi karena harus menanggung kebutuhan keluarganya," lanjut Anggara.

4. Menambah jumlah angkutan umum

Dalam Pergub 88 Tahun 2020 Pasal 18 disebutkan Pemprov DKI akan membatasi jam operasional kendaraan umum dan kapasitas di dalam kendaraan umum.

Namun, Anggara khawatir akan berisiko pada penumpukan penumpang di transportasi.

"Ini berisiko menyebabkan penumpukan penumpang angkutan umum ketika jam pergi dan pulang kantor. Jangan sampai Pemprov DKI mengulangi kesalahan di awal PSBB Maret 2020, yang menyebabkan antrean panjang dan menyebabkan penumpang berdesak-desakkan," terangnya.

Baca juga: MRT Hanya Diisi 60 Orang Per Kereta Selama Jakarta PSBB Pengetatan

PSI meminta Pemprov DKI untuk mengantisipasi hal ini dengan menambah jumlah angkutan umum agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

Dengan menambah jumlah angkutan umum, maka masa tunggu antar-kendaraan menjadi lebih pendek, dan semakin banyak penumpang yang diangkut pula sehingga risiko penumpukan penumpang dapat berkurang.

5. Pemutakhiran data penerima dan mengubah bansos menjadi BLT

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini meminta, Pemprov DKI Jakarta terus memperbarui data penerima bansos akibat besarnya dampak pandemi yang menyebabkan pergeseran status ekonomi warga Jakarta.

"Yang tadinya tidak masuk daftar penerima bansos, tapi karena PHK, sekarang jadi membutuhkan bansos. Ini harus menjadi perhatian dari Pemprov DKI. Apalagi mengingat ketika masa PSBB yang lalu, masih ada yang tidak berhak menerima bansos, tapi mendapatkan bansos," tuturnya.

Baca juga: DKI Kembali PSBB Total, PAN Ingatkan Pembagian Bansos Tepat Sasaran

PSI juga mendorong agar penyaluran Bansos diubah dari pemberian barang menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Anggara menuturkan cara ini akan mempercepat proses pemberian bantuan, mencegah kebocoran, dan menghindari penyebaran virus karena bisa dibagikan secara cashless tanpa tatap muka.

"Selain itu, pemberian BLT juga dapat memutar roda perekonomian di masyarakat, karena penerima BLT akan berbelanja di toko-toko dan UMKM sekitar tempat mereka tinggal," tambah Anggara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
Kronologi Perempuan Tewas Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo

Kronologi Perempuan Tewas Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo

Megapolitan
Tawuran Remaja Lenteng Agung Terungkap, Polisi: Mereka Saling Tantang Lewat Medsos

Tawuran Remaja Lenteng Agung Terungkap, Polisi: Mereka Saling Tantang Lewat Medsos

Megapolitan
Satpol PP Kota Bekasi Amankan 70 Manusia Silver dalam 10 Bulan Terakhir

Satpol PP Kota Bekasi Amankan 70 Manusia Silver dalam 10 Bulan Terakhir

Megapolitan
Anies Sebut Rumah DP Rp 0 Baru Terbangun 780 Unit, Target 232.214 Unit

Anies Sebut Rumah DP Rp 0 Baru Terbangun 780 Unit, Target 232.214 Unit

Megapolitan
Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

Megapolitan
Atur Gepeng, Pemkot Bekasi Targetkan Perda Ketertiban Umum Rampung 2022

Atur Gepeng, Pemkot Bekasi Targetkan Perda Ketertiban Umum Rampung 2022

Megapolitan
Video Tawuran Lenteng Agung Viral di Medsos, Polisi Tangkap Empat Remaja

Video Tawuran Lenteng Agung Viral di Medsos, Polisi Tangkap Empat Remaja

Megapolitan
Modus Penipu yang Mengaku Pegawai Bank, Tawarkan Bunga Deposito Tinggi hingga Hadiah Emas

Modus Penipu yang Mengaku Pegawai Bank, Tawarkan Bunga Deposito Tinggi hingga Hadiah Emas

Megapolitan
PPKM Level 2 di Tangsel, Resepsi Pernikahan Diizinkan dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 di Tangsel, Resepsi Pernikahan Diizinkan dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi PPKM Level 2, Wali Kota Pepen Sebut Ganjaran yang Setimpal

Kota Bekasi PPKM Level 2, Wali Kota Pepen Sebut Ganjaran yang Setimpal

Megapolitan
Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Megapolitan
Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.