KontraS Sebut Pelibatan TNI Jemput Paksa Orang Positif Covid-19 Terlalu Berlebihan

Kompas.com - 15/09/2020, 14:09 WIB
Ilustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona ShutterstockIlustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pelibatan TNI dalam mekanisme penjemputan orang-orang positif Covid-19 untuk isolasi terkendali adalah hal berlebihan.

KontraS menilai pelibatan TNI berpotensi menggunakan cara-cara yang intimidatif saat menjemput orang-orang positif Covid-19.

“Pasalnya, mekanisme tersebut bukanlah wewenang TNI dan terkesan sebagai jalan pintas untuk memastikan ketaatan publik melalui keberadaan TNI daripada mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis,” ujar Wakil Koordinator III KontraS Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020) sore.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Libatkan TNI-Polri jika Ada Perlawanan Perusahaan Saat Pengawasan Penerapan PSBB

KontraS mencatat, beberapa kebijakan negara yang memberikan banyak peran kepada TNI di luar tupoksi dan keahliannya dalam menangani pandemi, alih-alih mengacu pada otoritas kesehatan yang memiliki kepakaran dalam penanganan pandemi.

“Adapun kami melihat bahwa tindakan menjemput paksa pasien Covid-19 untuk keperluan isolasi adalah tugas yang mampu dilaksanakan oleh petugas kesehatan dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja sehingga tidak lagi membutuhkan keterlibatan aparat TNI,” tambah Rivan.

KontraS mengingatkan pemerintah terkait posisi TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan.

Baca juga: IKAPPI: Pedagang Pasar Harus Diedukasi soal PSBB, Bukan Ditakut-takuti

Rivan menyebutkan, kewenangan anggota TNI untuk memegang senjata dan melakukan kekerasan harus dipandang sebagai kewenangan yang harus sangat dibatasi melalui berbagai instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

“Salah satunya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur bahwa pelibatan TNI dalam tugas-tugas non-perang harus melalui skema Operasi Militer Selain Perang yang dibatasi pada 14 sektor dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara, yakni diputuskan oleh Presiden dan DPR dalam mekanisme pembahasan bersama antar keduanya,” tambah Rivan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan bahwa bagi yang menolak isolasi di tempat-tempat yang ditetapkan akan dijemput untuk dilakukan isolasi terkendali secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI.

Baca juga: Mulai Senin, Pasien Covid-19 yang Menolak Isolasi akan Dijemput Paksa

"Bila ada kasus positif yang menolak isolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama aparat penegak hukum," ujar dia dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Megapolitan
Hari Kedua Libur Panjang, TMII Kedatangan 10.000 Pengunjung

Hari Kedua Libur Panjang, TMII Kedatangan 10.000 Pengunjung

Megapolitan
Remas Payudara Dua Perempuan, Seorang Pemuda di Depok Ditangkap Warga

Remas Payudara Dua Perempuan, Seorang Pemuda di Depok Ditangkap Warga

Megapolitan
Lurah Cakung Timur Pastikan Libur Panjang Tak Hentikan Proses Normalisasi Kali Rawa Rengas

Lurah Cakung Timur Pastikan Libur Panjang Tak Hentikan Proses Normalisasi Kali Rawa Rengas

Megapolitan
Contraflow di Tol Japek Diperpanjangan hingga KM 65 Arah Cikampek

Contraflow di Tol Japek Diperpanjangan hingga KM 65 Arah Cikampek

Megapolitan
Pasien RSUD Tarakan Tewas Bunuh Diri, Petugas Damkar Gagal Menyelamatkan

Pasien RSUD Tarakan Tewas Bunuh Diri, Petugas Damkar Gagal Menyelamatkan

Megapolitan
Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Megapolitan
Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Megapolitan
Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Megapolitan
Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X