Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi dan Anies Tak Libatkan TNI Jemput Paksa Pasien Covid-19

Kompas.com - 15/09/2020, 16:04 WIB
Petugas berpakaian hazmat dan tim gabungan TNI dan Polri setempat menjemput paksa seorang pria positif corona yang sempat mengamuk dan memeluk orang di sekitarnya berniat untuk menularkan, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPetugas berpakaian hazmat dan tim gabungan TNI dan Polri setempat menjemput paksa seorang pria positif corona yang sempat mengamuk dan memeluk orang di sekitarnya berniat untuk menularkan, Jumat (15/5/2020).

Salah satu instrumen hukum tersebut yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur bahwa pelibatan TNI dalam tugas-tugas non-perang harus melalui skema Operasi Militer Selain Perang yang dibatasi pada 14 sektor dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara, yakni diputuskan oleh Presiden dan DPR dalam mekanisme pembahasan bersama antar keduanya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Panglima TNI untuk mengembalikan marwah TNI sebagai lembaga pertahanan negara dengan tidak ikut campur dengan berbagai urusan non-pertahanan, kecuali dengan sangat terbatas pada sektor-sektor sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU TNI melalui skema Operasi Militer Selain Perang.

Sejak awal kemunculan Covid-19 di Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat beberapa kebijakan negara yang memberikan banyak peran kepada TNI di luar tupoksi dan keahliannya dalam menangani pandemi, alih-alih mengacu pada otoritas kesehatan yang memiliki kepakaran dalam penanganan pandemi

Pelibatan TNI pun terdapat pada sektor-sektor yang sangat vital, di antaranya pelibatan dalam pengkondisian masyarakat menuju kenormalan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang menginstruksikan Panglima TNI untuk memberi bantuan kepada kepala daerah dalam bentuk pengerahan pasukan TNI aktif.

Baca juga: Mulai Senin, Pasien Covid-19 yang Menolak Isolasi akan Dijemput Paksa

Selain itu, pembuatan obat Covid-19 bersama BIN dan Universitas Airlangga yang tidak transparan hingga tidak lolos uji klinik BPOM.

“Namun, dari keterlibatan TNI dalam pandemi, negara tidak pernah memberikan indikator atau alat ukur efektivitas pelibatan TNI. Konsekuensinya, pelibatan TNI tidak juga menjawab problem pandemi di Indonesia yang terus memecahkan rekor penambahan kasus,” tambah Rivan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan bahwa bagi yang menolak isolasi di tempat-tempat yang ditetapkan akan dijemput untuk dilakukan isolasi terkendali secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI. 

"Bila ada kasus positif yang menolak isolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama aparat penegak hukum," ujar dia dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Libur Panjang, 9.374 Penumpang Kereta Diberangkatkan dari 3 Stasiun di Jakarta

Jelang Libur Panjang, 9.374 Penumpang Kereta Diberangkatkan dari 3 Stasiun di Jakarta

Megapolitan
Viral, Video Pengendara Motor Bermuatan Lebih Nekat Lintasi Tol Jakarta-Cikampek

Viral, Video Pengendara Motor Bermuatan Lebih Nekat Lintasi Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
Volume Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta Naik Saat PSBB Transisi

Volume Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta Naik Saat PSBB Transisi

Megapolitan
Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Megapolitan
Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Megapolitan
Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Megapolitan
Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Megapolitan
Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Megapolitan
Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Megapolitan
Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Megapolitan
Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Megapolitan
Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Megapolitan
Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Megapolitan
Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X