Jumlah Pasien Covid-19 Depok yang Kian Mengkhawatirkan, Melonjak 5 Kali Lipat dalam 2 Bulan

DEPOK, KOMPAS.com – Kota Depok hingga kini masih berstatus sebagai wilayah dengan total laporan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dan wilayah Bodetabek, berdasarkan laman resmi masing-masing pemerintah kota/kabupaten.

Hingga data diperbarui kemarin, Selasa (15/9/2020), total ada 2.990 kasus positif Covid-19 yang sudah dilaporkan Pemerintah Kota Depok. Sebanyak 2.027 di antaranya dinyatakan pulih, sedangkan 107 lainnya meninggal dunia.

Itu artinya, saat ini ada 856 kasus aktif di Depok. Kasus aktif merupakan jumlah pasien yang sedang ditangani lantaran positif Covid-19. Mereka menjalani isolasi mandiri di rumah atau dirawat di rumah sakit.

Masalahnya, jumlah 856 pasien ini merupakan hasil dari lonjakan demi lonjakan di Depok. Lonjakan terbaru yakni kemarin, ketika Pemerintah Kota Depok melaporkan temuan kasus baru terbanyak selama pandemi, yakni 124 pasien.

Baca juga: Lima Instruksi Ridwan Kamil untuk Depok yang Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Berdasarkan laporan harian Pemerintah Kota Depok yang dihimpun Kompas.com, angka kasus aktif di Depok hari ini sudah naik 438 persen, atau lebih dari lima kali lipat, dalam kurun dua bulan terakhir.

Sejak Agustus hingga kini memasuki minggu ketiga September, jumlah pasien Covid-19 di Depok terus melonjak dengan sangat cepat.

Berikut rinciannya:

• 15 Juli: 159 pasien
• 31 Juli: 187 pasien (+28)
• 15 Agustus: 381 pasien (+194)
• 31 Agustus: 594 pasien (+213)
• 15 September: 856 pasien (+262)

Dari data di atas dapat disimpulkan, terjadi lonjakan total 697 pasien dalam kurun dua bulan, yakni sejak 15 Juli (159 pasien, titik terendah selama pandemi) hingga kemarin, 15 September (856 pasien, puncak tertinggi pandemi sampai sekarang).

Sayangnya, tidak diketahui lonjakan ini akibat penularan yang semakin membahayakan atau deteksi yang semakin masif. Sebab, Pemerintah Kota Depok tak pernah terbuka dalam mengumumkan realisasi jumlah tes PCR harian.

Rumah sakit menjerit

Entah akibat penularan yang semakin tinggi atau deteksi yang semakin gencar, faktanya jumlah pasien Covid-19 di Depok meningkat pesat. Kondisi ini terasa betul di beberapa rumah sakit rujukan sebagai hilir penanganan pandemi.

“Kami juga tidak menyangka kondisinya seperti ini. Kami kira sudah mulai menurun. Semuanya merasa ini beban yang berat, yang harus dipikirkan secara cepat jalan keluarnya,” ujar Direktur RSUD Kota Depok Devi Maryori kepada Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Pemkot Depok Berencana Longgarkan Jam Malam, Asosiasi Pusat Belanja: Angin Segar untuk Kami

“Kita kemarin-kemarin sudah tenang. Mendadak seperti banjir bandang di mana-mana,” tambahnya mengenai lonjakan pasien Covid-19 di Depok belakangan ini.

RSUD Kota Depok sempat mengurangi jumlah tempat tidur khusus pasien Covid-19 dari 150 ranjang menjadi 48 ranjang selama Mei hingga Juli lalu. Kala itu, tren penularan Covid-19 di Depok memang sedang landai dan jumlah pasien sempat ada di titik terendah.

Namun, sejak bulan Agustus, 55 tempat tidur yang disiapkan untuk pasien Covid-19 hampir selalu penuh. Sudah begitu, pasien bergejala sedang dan berat semakin banyak berdatangan. Kini, pihaknya tengah mencari cara agar jumlah tempat tidur itu dapat segera bertambah.

Devi juga berencana menambah jumlah ICU Covid-19 yang saat ini sudah penuh, tetapi menemui rintangan soal ketersediaan perawat ICU Covid-19 yang harus kursus kompetensi khusus sedikitnya tiga pekan sebelum turun lapangan.

Kondisi ini juga dialami di RS Universitas Indonesia, salah satu dari segelintir rumah sakit tipe B di Depok yang terpaksa menyeleksi pasien yang berdatangan. Ketersediaan ICU dan HCU juga terus menipis, tetapi tak mudah untuk menambahnya dalam waktu singkat.

Baca juga: Asosiasi Pusat Belanja Perkirakan 40 Persen Gerai Tutup karena Jam Malam di Depok

“Kita punya ICU mungkin bisa dikembangkan sampai 30 ventilator, karena kita punya alatnya, tetapi kita tidak punya tenaganya. Menyiapkan tenaga yang bisa pegang ventilator, pegang ICU, itu kan tidak murah, tidak gampang, dan tidak dalam waktu yang sebentar,” jelas Manajer Pelayanan Medik RS UI, Rakhmad Hidayat, dalam program Mata Najwa, Rabu pekan lalu.

Tingginya jumlah pasien Covid-19 di suatu wilayah dikhawatirkan akan membebani kemampuan fasilitas kesehatan. Semakin banyak pasien, maka semakin banyak sumber daya dan tenaga kesehatan yang perlu dikerahkan untuk memantau, menangani, dan merawat mereka.

Pertimbangan ini pula yang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih kembali menerapkan PSBB total di Ibu Kota pada Rabu lalu.

Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan, rumah sakit di Jakarta akan kolaps pada pertengahan September atau awal Oktober, jika tidak ada pengetatan aktivitas publik maupun penambahan kapasitas rumah sakit.

Namun, tak seperti DKI Jakarta, Kota Depok belum berencana kembali ke kebijakan PSBB total, meskipun tanda-tanda rumah sakit mulai keteteran perlahan terlihat ke permukaan.

"Kami hitung seluruh rumah sakit. Ada sembilan rumah sakit rujukan di Depok, itu kapasitasnya kalau yang (untuk pasien Covid-19 bergejala) ringan terisi 63 persen, yang (bergejala) sedang terisi 81 persen," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, kepada wartawan pada Senin (14/9/2020).

"Yang (untuk pasien Covid-19 bergejala) berat memang sudah (terisi) 100 persen. Itu yang ICU dan perlu oksigen segala macam," kata dia.

Baca juga: Khawatir Pilkada Depok Jadi Klaster Penyebaran Covid-19, RIdwan Kamil Tekankan Protokol Kesehatan

Kepala Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Depok Alif Noeriyanto juga mengungkapkan fenomena serupa. Saat ini, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di Depok memang masih dapat menampung pasien, tetapi kapasitasnya semakin tipis.

Jika tren pertumbuhan kasus Covid-19 di Depok tak melandai, maka suatu hari rumah sakit akan penuh oleh pasien Covid-19.

"Hingga saat ini memang masih bisa ditangani, tetapi rata-rata BOR (bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur) sudah di atas 80 persen di rumah sakit," ujarnya kepada Kompas.com, Senin.

"Kalau memang sekarang banyak yang positif, kita harus menyiapkan back-up plan (rencana cadangan) untuk isolasi pasien pasien. Ini yang memang harus dipikirkan lebih lanjut. Sekarang ini yang kami khawatirkan soal angka yang cukup meningkat signifikan," tambah Alif.

Kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka peluang agar dilakukan redistribusi pasien Covid-19 antara wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam hal ini, jika rumah sakit di Depok sudah penuh sedangkan ada rumah sakit di Bogor yang bisa dikatakan lowong, maka pasien Covid-19 di Depok dapat direlokasi ke Bogor.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Perwal PSBB Depok Jadi Perda, Pelanggar Akan Dikenakan Pidana Ringan

Langkah Pemkot Depok

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeklaim, peningkatan kasus aktif Covid-19 di wilayahnya disumbang oleh kasus-kasus yang berasal dari luar Depok alias kasus impor.

Sejak pertengahan Agustus 2020, kasus impor disebut menyumbang lebih dari 70 persen temuan kasus baru. Sisanya adalah penularan secara lokal, umumnya di wilayah tempat tinggal.

Untuk menekan penularan kasus impor, Idris menerbitkan beberapa kebijakan yang keberhasilannya bergantung pada kesadaran masing-masing individu. Salah satunya yakni surat edaran berupa daftar protokol yang perlu dilakukan ketika pulang ke rumah.

Ia kemudian mengaktifkan kembali Kampung Siaga Covid-19 di 924 RW dengan guyuran dana Rp 2 juta per RW. Kampung Siaga diharapkan mampu melakukan pendataan lokasi kerja warga, mengawasi keluar-masuk tamu, dan menjadi pemantau di tingkat paling lokal.

Namun, saat ini, satu dari 10 RW di Depok tercatat menjadi RW zona merah karena lebih dari dua warganya positif Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri di kediamannya.

Dengan harapan menekan penularan wabah di wilayah tempat tinggal, Idris mulai kemarin memberlakukan kebijakan “pembatasan aktivitas warga” yang menyerupai jam malam. Kebijakan ini akan berlaku setiap kali Depok ditetapkan sebagai zona merah penularan Covid-19 nasional.

Melalui kebijakan anyar tersebut, toko, supermarket, minimarket, rumah makan, kafe, dan mal tutup pukul 18.00 WIB. Di luar itu, aktivitas warga hanya diizinkan hingga 20.00 WIB.