Kapolda Metro Jaya: Melanggar PSBB Bisa Dipidana!

Kompas.com - 16/09/2020, 15:09 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengingatkan kepada warga bahwa melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa berujung pidana.

"Terkait sanksi (PSBB) bisa juga pidana, misalnya membuat kerumunan lalu melawan (saat ditertibkan), akan kita kenakan KUHP Pasal 212, 216, 218," kata Nana di Grogol, Jakarta Barat, Rabu (16/9/2020).

Pasal 212 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Perwal PSBB Depok Jadi Perda, Pelanggar Akan Dikenakan Pidana Ringan

Sementara Pasal 216 KUHP ayat (1) berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000".

Adapun Pasal 218 KUHP menyebutkan, "Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000".

Selain itu, Nana menyampaikan, ada beberapa undang-undang mengenai wabah dan kekarantinaan yang bisa disangkakan kepada pelanggar PSBB.

"UU Nomor 4 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan," ujar Nana.

Selama PSBB diterapkan, personel gabungan TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemprov DKI kini melakukan operasi yustisi.

Operasi yustisi ini dilaksanakan untuk mengawasi penerapan PSBB yang kembali diterapkan DKI sejak Senin lalu.

Baca juga: 2 Hari Operasi Yustisi, Pelanggar PSBB Sudah 9.730 Orang

Ada delapan titik yang diawasi selama operasi yustisi tersebut, yakni di kawasan Pasar Jumat, Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Pusat, Jalan Raya Kalimalang, Jalan Kalideres Jakarta Barat, Tugu Tani, Jalan Asia Afrika, Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Semanggi.

Selama operasi yustisi, petugas gabungan akan menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Oleh karena itu, masyarakat yang tidak menggunakan masker, termasuk saat berkendara, akan dikenakan sanksi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Megapolitan
Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Megapolitan
Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Megapolitan
Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Megapolitan
Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Megapolitan
Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Megapolitan
Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Megapolitan
Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Megapolitan
Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Mafia Tanah yang Gelapkan Sertifikat Senilai Rp 6 Miliar

Polisi Tangkap 8 Mafia Tanah yang Gelapkan Sertifikat Senilai Rp 6 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X