Kembali Diberlakukan, Aturan PSBL Tangerang Masih Sama

Kompas.com - 16/09/2020, 18:27 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona
|

TANGERANG, KOMPAS.com - Aturan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di Kota Tangerang masih sama sejak kembali diberlakukan pada Senin (14/6/2020) lalu.

Kabag Humas Pemkot Tangerang Buceu Gartina mengatakan, aturan yang diterapkan dalam PSBL kali ini masih sama dengan yang diterapkan pada 16 Juli 2020.

"Iya (masih sama)," kata dia, Rabu (16/9/2020).

Namun, lanjut Buceu, akan ada perubahan aturan tertentu yang masih digodok oleh Asisten Daerah 1.

"Sedang diubah ada beberapa item yang akan di-update," kata dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Kembali Tutup 32 GOR dan 9 Lapangan

Adapun dalam aturan lama penerapan PSBL, ada beragam poin pelaksanaan salah satunya adalah mewajibkan masyarakat yang berada di zona merah untuk mengurus surat pengantar kelur masuk (SPKM) di tingkat RW.

Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Tangerang yang dikeluarkan sesaat setelah diresmikannya perpanjangan PSBB Tangerang Raya oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Dalam Perwal Nomor 42 tahun 2020 tersebut tertulis, warga yang berada pada lokasi PSBL-RW jika ingin bepergian wajib meminta surat pengantar keluar-masuk kepada Ketua Gugus Tugas RW.

"Ketua RW melakukan analisa/identifikasi kepada warga yang melakukan aktivitas bekerja serta ketentuan yang telah disepakati bersama warga," bunyi peraturan itu.

Baca juga: Pemkot Tangerang Gunakan Pocong untuk Sosialisasi Protokol Kesehatan

Aturan lain, orang luar dilarang memasuki area PSBL-RW dan warga yang tidak memiliki surat pengantar diminta untuk tidak meninggalkan lingkungan PSBL RW.

Format surat pengantar keluar masuk tertera dalam lampiran Perwal tersebut dan merupakan bagian dari Perwal.

Dalam surat pengantar tersebut pemohon diminta untuk mengisi domisili, identitas diri seperti nama, jenis kelamin hingga alamat detil dan tertulis "keperluan izin keluar masuk untuk aktivitas bekerja di tempat kerja yang dikecualikan terkait dengan pelaksanaan PSBL-RW."

Surat pengantar tersebut kemudian harus ditandatangani ketua RW selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Megapolitan
Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Megapolitan
Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Soal Penggunaan GeNose di Stasiun, Epidemiolog: Terburu-buru, Semuanya Ingin Jokowi Senang

Soal Penggunaan GeNose di Stasiun, Epidemiolog: Terburu-buru, Semuanya Ingin Jokowi Senang

Megapolitan
Wagub DKI: 50 Persen Kapasitas RS Bisa Digunakan untuk Pasien Covid-19

Wagub DKI: 50 Persen Kapasitas RS Bisa Digunakan untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Izin Edar GeNose C19 Seharusnya Diterbitkan untuk Riset

Epidemiolog Sebut Izin Edar GeNose C19 Seharusnya Diterbitkan untuk Riset

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X