Sidak Warteg dan Restoran, Lurah Tebet Timur: Pembeli Kadang Susah Turuti Kampanye 3M

JAKARTA, KOMPAS.com - Lurah Tebet Timur, Siti Fauziah Ghozali mengatakan, sejumlah pembeli warteg dan restoran terkadang sulit diberitahu dan enggan menerapkan protokol kesehatan.

Meski demikian, rata-rata warteg dan restoran di kawasan Tebet Timur sudah tak melayani pembeli untuk makan di tempat (dine-in).

"Sudah berkurang (layanan makan di tempat), rata-rata mereka sudah melipat kursi. Kami juga menempelkan stiker pemberitahuan agar konsumen paham. Tapi ya kadang kan konsumennya yang susah dibilangin buat nurut kampanye 3M," kata Siti dalam keterangan yang tertulis yang diterima, Kamis (17/9/2020) sore.

Baca juga: PSBB Jakarta, Sejumlah Warteg dan Pedagang Tenda di Mampang Prapatan Masih Layani Dine In

Dalam monitoring penegakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lingkup kelurahan, fokusnya agar tempat makanan tidak menyediakan layanan makan di tempat.

"Kita sidak warteg dan resto untuk tidak menyediakan makan di tempat. Kami juga menempelkan pemberitahuan di wilayah Kelurahan Tebet Timur agar warga senantiasa mematuhi," tutur Siti.

Giat melibatkan personil gabungan seperti Satpol PP Jaksel, Binmas, ASN, dan FKDM Kelurahan Tebet Timur.

Hasil sementara sidak itu menunjukkan bahwa pedagang sudah tidak melayani makan di tempat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan PSBB dimulai pada 14 September 2020 selama dua minggu ke depan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, alasan penerapan PSBB total kembali karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama bulan September.

"Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Anies.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, Sejumlah Warteg di Tebet dan Kemang Masih Layani Dine In

Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

"Bila tidak terkendali, dampak ekonomi sosial budaya akan sangat besar," ungkap Anies.