Pemprov DKI Kumpulkan Rp 2,4 Miliar dari Denda Warga yang Tak Pakai Masker

Kompas.com - 18/09/2020, 08:40 WIB
Seorang wanita yang terjaring razia masker di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). Tribun Jakarta/Annas Furqon HakimSeorang wanita yang terjaring razia masker di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan total denda sebesar Rp 2,4 miliar dari warga yang tidak menggunakan masker sejak 5 Juni hingga 16 September 2020.

Arifin menyampaikan, tercatat sebanyak 164.000 warga dikenakan sanksi karena tidak mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah.

Adapun penerapan sanksi denda itu mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Baca juga: 11 Pegawai di Balai Kota DKI Jakarta Positif Covid-19

Dalam Pergub disebutkan bahwa warga yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda sebesar Rp 250.000 atau sanksi kerja sosial selama satu jam.

"Sanksi denda Rp 2,4 miliar. Pengenaan sanksi denda tidak dibayar di tempat, artinya tidak dibayar dalam bentuk uang tunai. Mereka membayarnya berdasarkan nomor rekening yang telah ditunjukkan menjadi penerimaan daerah," kata Arifin saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arifin menegaskan, penerapan sanksi denda bertujuan untuk melindungi masyarakat agar semakin disiplin menggunakan masker selama berada di luar rumah.

Dalam pengawasan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan, Arifin menemukan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker dengan benar.

"Kita terus edukasi penggunakan masker yang benar karena masih ada yang hanya pakai masker di mulut hingga dagu, bawah dagu. Itu kan tidak ada manfaat nya," ucap Arifin.

Baca juga: Kasatpol PP DKI: Wajib Pakai Masker meski Sendirian di Dalam Mobil

Seperti diketahui, Pemprov DKI memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan selama dua pekan mulai 14 hingga 27 September 2020. Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tren kasus aktif yang kembali meningkat selama bulan September.

PSBB pengetatan diharapkan mampu mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gelombang 3 Covid-19, RSUP Sitanala Siapkan Langkah-langkah Khusus

Antisipasi Gelombang 3 Covid-19, RSUP Sitanala Siapkan Langkah-langkah Khusus

Megapolitan
Dipecat PSI sebagai Anggota DPRD DKI, Viani Limardi Disebut Rutin Gelembungkan Dana Reses

Dipecat PSI sebagai Anggota DPRD DKI, Viani Limardi Disebut Rutin Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi hingga 1 Oktober

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi hingga 1 Oktober

Megapolitan
Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Megapolitan
Pria Warga Legok Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane Tangerang

Pria Warga Legok Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane Tangerang

Megapolitan
Besok, Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara dan Tersangka Baru Kebakaran Lapas Tangerang

Besok, Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara dan Tersangka Baru Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Viani Limardi Lantaran Gelembungkan Dana Reses dan Langgar Ganjil Genap

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Viani Limardi Lantaran Gelembungkan Dana Reses dan Langgar Ganjil Genap

Megapolitan
Polisi Amankan Pengedar 1,7 Kg Ganja di Cikarang

Polisi Amankan Pengedar 1,7 Kg Ganja di Cikarang

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, Kak Seto Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Biarkan Ekploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, Kak Seto Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Biarkan Ekploitasi Anak

Megapolitan
Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Megapolitan
Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Megapolitan
Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Megapolitan
Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.