Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Kompas.com - 18/09/2020, 22:17 WIB
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali menegaskan, orang yang terekam video memaksa pemilik warung makan di Kebayoran Lama agar layani dia makan di warung itu bukan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta.

Marullah mengatakan, orang itu merupakan oknum anggota ormas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kramat Pela, Kebayoran Baru.

“Saya tegaskan itu bukan pegawai Pemprov DKI Jakarta dan juga bukan ASN (Aparatur Sipil Negara). Saya sudah tegur,” ujar Marullah dalam sambungan telepon, Jumat (18/9/2020) malam.

Baca juga: Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Ia memastikan, oknum anggota FKDM Kramat Pela tersebut telah mengklarifikasi dan meminta maaf. Marullah mengatakan, oknum itu telah diberi sanksi.

“Di pundak kita itu tertempel logo Jaya Raya. Ada logo Pemprov DKI Jakarta. Kita harus pertahankan nama baik Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.

Ia meminta siapapun yang menggunakan logo Pemprov DKI Jakarta agar tak mempermalukan nama baik DKI Jakarta. Marullah meminta orang yang menyandang logo itu sebisa mungkin untuk selalu berbuat baik dan menambah prestasi DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau tak bisa buat prestasi, jangan cederai nama baik DKI Jakarta,” tambah Marullah.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan anggota FKDM memaksa pemilik warung makan agar melayani dia makan di warung itu. Video itu viral di grup percakapan Whatsapp.

Pria anggota anggota FKDM Kramat Pela tersebut berdebat dengan laki-laki dan perempuan pemilik rumah makan dalam video berdurasi 2.46 menit itu.

Pemilik warung telah mengatakan, mereka tidak melayani pengunjung makan di warungnya, kecuali untuk dibawa pulang. Hal itu telah sesuai dengan aturan yang dikeluarkgan Pemprov DKI Jakarta.

Pemilik warung juga beralasan akan ada sanksi bagi dirinya jika melayani pelanggan makan di warung.

Namun oknum tersebut bersikeras. Ia mengatakan, ada pengecualin untuk orang yang makan sendirian. Kalau pun nanti ada denda, dia berjanji akan membayarkan denda itu, Rp 50 juta atau 100 juta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.