Sepanjang Operasi Yustisi PSBB, Denda Administrasi Pelanggar Mencapai Rp 313 Juta

Kompas.com - 22/09/2020, 16:04 WIB
Pekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Denda administrasi dari pelanggar protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi yustisi oleh petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub mencapai Rp 313.456.500.

Denda tersebut dihimpun dari 2.115 orang pelanggar sejak 14 hingga 21 September 2020.

"Denda administrasi 2.115 orang yang kita berikan denda administrasi. Kemudian nilai total dendanya ada Rp 313.456.500," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Sepekan Operasi Yustisi PSBB, Pemprov DKI Peroleh Rp 22,7 Juta dari Denda Pelanggar

Yusri menjelaskan, total pelanggar protokol kesehatan dalam operasi yustisi sampai dengan saat ini berjumlah 55.778.

Total tersebut dengan rincian sanksi tertulis sebanyak 26.272, lisan 1.471 dan sosial 25.920 orang.

"Pelanggar yang kita lakukan sanksi sosial itu dengan menyapu (fasilitas umum). Itu tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan karena itu merupakan temen-temen Satpol PP karena merupakan dasarnya Pergub Nomor 79 Tahun 2020," kata Yusri.

Selain menindak para pelanggar protokol kesehatan, petugas gabungan juga memberikan sanksi terhadap perkantoran dan rumah makan yang melanggar aturan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Setidaknya, ada 14 perkantoran dan 118 rumah makan yang ditutup sementara.

"Ada 14 perkantoran dan 118 rumah makan yang sudah disegel dari operasi yustisi, karena tidak memenuhi atau melanggar Peraturan Gubernur Nomer 88 tahun 2020," tutup Yusri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X