Pengetatan PSBB Jakarta Sepekan Belum Turunkan Angka Covid-19, Ini Saran Politisi PDI-P

Kompas.com - 22/09/2020, 18:17 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB pengetatan selama sepekan terakhir, belum efektif menurunkan angka jumlah harian Covid-19 di DKI.

Meski demikian, Ia masih memaklumi karena tingginya jumlah kasus tersebut adalah kemungkinan penularan pada minggu sebelumnya.

"Dalam seminggu ini kasus masih terus naik, tanpa ada tanda-tanda penurunan. Ini artinya penularan adalah tinggi di minggu sebelumnya," ucap Gilbert dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

Untuk itu, Pemprov DKI disarankan untuk benar-benar memperketat pengawasan saat PSBB jilid 2 ini.

Selama PSBB ketat ini, Pemprov DKI harus melakukan pendataan intervensi, yakni mencari tingkat kepatuhan orang menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan survei.

"Metode langsung (ditanya langsung, tertutup) dan tidak langsung (diamati dan dicatat berapa yang patuh). Ini bisa dilakukan di tempat yang diperkirakan pelanggaran tinggi seperti pasar, angkutan umum, kantor, dan pemukiman padat," kata dia.

Data ini kemudian digunakan untuk membuat kebijakan dan evaluasi, apakah tingkat kepatuhan sudah tercapai atau belum.

Menurut dia, saat ini data Tim Satgas Covid-19 untuk kepatuhan masyarakat di Jakarta baru 70 persen.

"Sekelompok masyarakat yang tidak peduli harus dididik atau dihukum, dan di situlah perlunya Pemprov DKI berlaku tegas. Tanpa mendidik kelompok ini, maka yang terjadi adalah herd immunity atau pembiaran," tuturnya.

Baca juga: Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Pemprov DKI juga diminta memperbaiki komunikasi dengan semua pihak terutama dengan Pemerintah Pusat dan anggota legislatif agar keputusan yang diambil bisa tepat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Megapolitan
Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Megapolitan
Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Megapolitan
Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Megapolitan
Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Megapolitan
UPDATE 10 April: Tambah 22 Kasus di Kota Tangerang, 236 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 10 April: Tambah 22 Kasus di Kota Tangerang, 236 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X