Anies Minta Potensi Banjir Diumumkan kepada Warga Sehari Sebelum Kejadian

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengumumkan potensi banjir kepada masyarakat selambat-lambatnya sehari sebelum kejadian.

Instruksi tersebut diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Ingub tersebut diteken Anies pada 15 September 2020.

Menurut Anies, pengumuman potensi titik-titik banjir harus disampaikan secara online melalui sistem deteksi kepada masyarakat.

Sementara itu, jajarannya terus memonitor titik-titik banjir melalui sistem deteksi online tersebut.

Baca juga: Wagub DKI: Tempat Pengungsian Korban Banjir Disiapkan Dua Kali Lipat demi Jaga Jarak

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir yang dapat dimonitor secara daring serta dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian banjir selambat-lambatnya sehari sebelum kejadian," kata Anies dikutip dari Ingub tersebut, Rabu (23/9/2020).

Anies menargetkan Pemprov DKI bisa menyelesaikan penyusunan sistem deteksi online pada bulan September ini.

"Target selesai pada September 2020," ujar Anies.

Seperti diketahui, dalam Ingub tersebut, Anies meminta jajarannya memastikan semua infrastruktur pengendalian banjir di Ibu Kota bisa berfungsi normal sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk bersiaga di tengah musim pancaroba.

Baca juga: Anies Terbitkan Ingub Pengendalian Banjir di Musim Pancaroba

Berikut tujuh instruksi tentang pengendalian banjir dalam Ingub tersebut :

1. Membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan banjir yang adaptif, prediktif, cerdas, dan terpadu.

2. Memastikan infrastruktur pengendalian banjir eksisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi.

4. Mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir.

5. Menyempurnakan sistem pengendalian banjir yang sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim.

6. Membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim.

7. Memastikan ketersediaan kebutuhan fisik dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir.