Jalankan Operasi Yustisi, Pemkot Jaktim Mengaku Kekurangan Personel Satpol PP

Kompas.com - 23/09/2020, 12:45 WIB
Petugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemkot Jakarta Timur mengaku terganjal beberapa kendala dalam menerapkan operasi yustisi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Salah satunya adalah kurangnya personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Aspek yang harus kita lihat bahwa pertama keterkaitan dengan jangkauan wilayah dengan ketersediaan jumlah personel yang tak bisa menjangkau secara keseluruhan," kata Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Sejauh ini, personel yang tersedia untuk operasi yustisi hanya berkisar 300 orang. Sedangkan jangkauan yang harus diawasi meliputi 10 kecamatan dan 65 kelurahan.

Di tiap kelurahan saja, lanjut, Budhy, hanya tersedia lima sampai tujuh personel Satpol PP.

Baca juga: Terjaring Operasi Yustisi, 2.845 Warga Jaktim Kena Sanksi Sosial karena Tak Pakai Masker

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Satu kelurahan hanya tujuh orang sedangkan harus kita bagi ke RW yang jumlahnya 12, ada yang 14 ada yang tujuh," kata dia.

Idealnya, lanjut Budhy, setiap RW memiliki satu personel Satpol PP. Hal tersebut demi memaksimalkan sosialisasi pemakaian masker.

Meski demikian, dia tetap memaksimalkan personel yang ada dalam menindak masyarakat tak bermasker.

"Kita tetap memaksimalkan personel yang ada. Kita juga melihat per harinya angka pelanggaran sudah menurun," ucap dia.

Sebelumnya, sejak diberlakukan operasi yustisi pada 14 September 2020 lalu, Budhy mencatat ada 2.845 warga yang dikenakan sanksi sosial.

Selain sanksi sosial, pihaknya juga mengumpulkan uang hasil bayar denda sebesar Rp 19.650.000. Jumlah itu merupakan akumulasi dari tiap pelanggar yang tidak mau kerja sosial dan memilih membayar denda Rp 250.000.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikut Jadwal Vaksinasi Covid-19 Keliling di Jakarta Hari ini, Senin 26 Juli

Berikut Jadwal Vaksinasi Covid-19 Keliling di Jakarta Hari ini, Senin 26 Juli

Megapolitan
Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap 24 Jam di Kota Bogor Berlanjut di Hari Kerja

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap 24 Jam di Kota Bogor Berlanjut di Hari Kerja

Megapolitan
Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Megapolitan
Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

Megapolitan
Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Megapolitan
Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Megapolitan
Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

Megapolitan
Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X