Kompas.com - 23/09/2020, 13:15 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mencalonkan diri untuk maju pada Pilkada Depok 2020.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Idris ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019, total aset yang dia laporkan sebesar Rp 3.116.839.224 atau Rp 3,1 miliar.

Jumlah itu merupakan yang paling kecil di antara 2 penyelenggara negara lain yang juga bertarung di Pilkada Depok.

Calon wakil Idris dari PKS sekaligus anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono melaporkan harta kekayaan senilai hampir Rp 8 miliar.

Baca juga: Idris-Imam dan Pradi-Afifah Resmi Ditetapkan sebagai Paslon Pilkada Depok

Sementara itu, lawan Idris yakni Pradi Supriatna yang notabene wakilnya saat ini di pemerintahan, melaporkan harta kekayaan sejumlah Rp 3,8 miliar.

LHKPN ini dapat diakses publik melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut rincian harta kekayaan Mohammad Idris:

Tanah dan bangunan Rp 2.131.668.000

  • Tanah dan bangunan warisan seluas 1.292 m2/100m2 di Kota Depok, Rp 502.820.000
  • Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 1.397 m2/400 m2 di Kota Depok, Rp 1.356.589.000
  • Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 321 m2/35 m2 di Kota Depok, Rp 212.109.000
  • Tanah hasil sendiri seluas 75 m2 di Kota Depok, Rp 60.150.000

3 unit mobil hasil sendiri

  • Honda Civic F02 2.0 AT tahun 2010, Rp 70 juta.
  • Toyota Kijang Innova tahun 2017, Rp 220 juta
  • Honda Jazz GK5 1.5 tahun 2019, Rp 250 juta


2 unit sepeda motor hasil sendiri

  • Honda WW 150 EXH IN WT tahun 2016, Rp 25 juta
  • Honda 2DP R A/AT tahun 2018, Rp 23,5 juta


Di luar itu, Idris melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 1,55 juta dan kas/setara kas sebesar Rp 395.121.224, tanpa utang.

Tentang LHKPN di situs resmi KPK

KPK memberikan beberapa butir catatan mengenai LHKPN yang bisa diakses publik melalui situs elhkpn.kpk.go.id:

  • Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  • Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 15 April 2020.
  • Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 4 Kasus di Tangsel, 43 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 4 Kasus di Tangsel, 43 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 14 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 14 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Jakarta Hujan Siang-Sore

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Jakarta Hujan Siang-Sore

Megapolitan
Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Megapolitan
Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

Megapolitan
UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.