Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Kompas.com - 23/09/2020, 15:12 WIB
Bakal calon wali kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) dan wakilnya, Afifah Alia (kiri) dari poros Gerindra-PDI-P mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok, Jumat (4/9/2020). IstimewaBakal calon wali kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) dan wakilnya, Afifah Alia (kiri) dari poros Gerindra-PDI-P mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok, Jumat (4/9/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna telah resmi menjadi calon wali kota dalam Pilkada Depok 2020.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Pradi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019, total aset yang ia laporkan sebesar Rp 3.853.246.000.

Jumlah ini lebih besar sekitar Rp 700 juta dibandingkan Wali Kota Depok saat ini yang jadi lawannya di Pilkada Depok, Mohammad Idris.

Sebagai informasi, LHKPN ini dapat diakses oleh publik melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id.

Baca juga: LHKPN Mohammad Idris Rp 3,1 Miliar

Berikut rincian harta kekayaan Pradi Supriatna yang dilaporkan ke KPK:

Tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp 3.088.246.000

  1. Tanah seluas 192 m2 hasil sendiri, Rp 198.144.000.
  2. Tanah dan bangunan warisan 650 m2/254 m2 Rp 879.842.000.
  3. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 90 m2/30 m2 Rp 110.730.000.
  4. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 197 m2/60 m2 Rp 239.004.000.
  5. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 743 m2/56 m2 Rp 822.776.000.
  6. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 740 m2/90 m2 Rp 837.750.000.

2 unit mobil

  1. Toyota Fortuner Jeep tahun 2008, Rp 150 juta.
  2. Toyota Fortuner Jeep tahun 2015 Rp 400 juta.

Di luar itu, Pradi melaporkan harta bergerak kas/setara kas sebesar Rp 215 juta, tanpa utang. Ia juga tak melaporkan adanya aset berupa surat berharga.

Tentang LHKPN di situs resmi KPK

KPK memberikan beberapa butir catatan mengenai LHKPN yang bisa diakses publik melalui situs elhkpn.kpk.go.id:

1. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 18 September 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Video Sopir Truk Keluhkan Oknum Derek Liar di Tol Halim, Ini Komentar Jasa Marga

Viral Video Sopir Truk Keluhkan Oknum Derek Liar di Tol Halim, Ini Komentar Jasa Marga

Megapolitan
Pemkot Minta Tugu Pamulang Jadi Aset Tangsel, Wagub Banten: Tinggal Usulkan

Pemkot Minta Tugu Pamulang Jadi Aset Tangsel, Wagub Banten: Tinggal Usulkan

Megapolitan
BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

Megapolitan
Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Megapolitan
Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Megapolitan
Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Megapolitan
Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Megapolitan
JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

Megapolitan
Wagub Banten Minta Tugu Pamulang Dibongkar agar Tak Jadi Polemik

Wagub Banten Minta Tugu Pamulang Dibongkar agar Tak Jadi Polemik

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Pimpinan DPRD Depok Berharap Sandi Tidak Diintimidasi Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok

Pimpinan DPRD Depok Berharap Sandi Tidak Diintimidasi Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
DPRD Belum Berencana Panggil Damkar Depok soal Dugaan Korupsi yang Diungkap Sandi

DPRD Belum Berencana Panggil Damkar Depok soal Dugaan Korupsi yang Diungkap Sandi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X