Kompas.com - 23/09/2020, 15:12 WIB
Bakal calon wali kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) dan wakilnya, Afifah Alia (kiri) dari poros Gerindra-PDI-P mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok, Jumat (4/9/2020). IstimewaBakal calon wali kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) dan wakilnya, Afifah Alia (kiri) dari poros Gerindra-PDI-P mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok, Jumat (4/9/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna telah resmi menjadi calon wali kota dalam Pilkada Depok 2020.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Pradi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019, total aset yang ia laporkan sebesar Rp 3.853.246.000.

Jumlah ini lebih besar sekitar Rp 700 juta dibandingkan Wali Kota Depok saat ini yang jadi lawannya di Pilkada Depok, Mohammad Idris.

Sebagai informasi, LHKPN ini dapat diakses oleh publik melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id.

Baca juga: LHKPN Mohammad Idris Rp 3,1 Miliar

Berikut rincian harta kekayaan Pradi Supriatna yang dilaporkan ke KPK:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp 3.088.246.000

  1. Tanah seluas 192 m2 hasil sendiri, Rp 198.144.000.
  2. Tanah dan bangunan warisan 650 m2/254 m2 Rp 879.842.000.
  3. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 90 m2/30 m2 Rp 110.730.000.
  4. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 197 m2/60 m2 Rp 239.004.000.
  5. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 743 m2/56 m2 Rp 822.776.000.
  6. Tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 740 m2/90 m2 Rp 837.750.000.

2 unit mobil

  1. Toyota Fortuner Jeep tahun 2008, Rp 150 juta.
  2. Toyota Fortuner Jeep tahun 2015 Rp 400 juta.

Di luar itu, Pradi melaporkan harta bergerak kas/setara kas sebesar Rp 215 juta, tanpa utang. Ia juga tak melaporkan adanya aset berupa surat berharga.

Tentang LHKPN di situs resmi KPK

KPK memberikan beberapa butir catatan mengenai LHKPN yang bisa diakses publik melalui situs elhkpn.kpk.go.id:

1. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 18 September 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara

Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara

Megapolitan
Temukan Pungli Saat Sidak Penyaluran Bansos Tunai, Mensos Risma Bujuk Korban Bocorkan Nama Oknumnya

Temukan Pungli Saat Sidak Penyaluran Bansos Tunai, Mensos Risma Bujuk Korban Bocorkan Nama Oknumnya

Megapolitan
Remaja Perempuan Dianiaya Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Pamulang, Keluarga Lapor Polisi

Remaja Perempuan Dianiaya Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Pamulang, Keluarga Lapor Polisi

Megapolitan
Kota Bogor Berlakukan Parkir Ganjil Genap, Ini Aturannya

Kota Bogor Berlakukan Parkir Ganjil Genap, Ini Aturannya

Megapolitan
Penganiaya Tetangga hingga Tewas Sering Protes ke Ketua RT Gara-gara Kotoran Anjing

Penganiaya Tetangga hingga Tewas Sering Protes ke Ketua RT Gara-gara Kotoran Anjing

Megapolitan
SIM Hilang atau Rusak, Begini Mekanisme dan Syarat Mengurusnya

SIM Hilang atau Rusak, Begini Mekanisme dan Syarat Mengurusnya

Megapolitan
Pengusaha Warung Makan Tak Enak Hati Beri Batas Waktu 20 Menit kepada Pelanggan

Pengusaha Warung Makan Tak Enak Hati Beri Batas Waktu 20 Menit kepada Pelanggan

Megapolitan
Kasus Kotoran Anjing di Cengkareng, Pemukul Tetangga Sudah Berstatus Tersangka dan Ditahan

Kasus Kotoran Anjing di Cengkareng, Pemukul Tetangga Sudah Berstatus Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Awasi Aturan Makan 20 Menit Sambil Bagikan Sembako ke Pedagang

Satpol PP Jakpus Awasi Aturan Makan 20 Menit Sambil Bagikan Sembako ke Pedagang

Megapolitan
Jadi Lokasi Pesta Ulang Tahun Seleb TikTok Saat PPKM Level 4, Hotel di Bekasi Diberi Peringatan

Jadi Lokasi Pesta Ulang Tahun Seleb TikTok Saat PPKM Level 4, Hotel di Bekasi Diberi Peringatan

Megapolitan
Ombudsman Kritik 2 Pos Penyekatan di Kota Tangerang Tanpa Penjaga, Kapolres: Petugas Butuh Istirahat

Ombudsman Kritik 2 Pos Penyekatan di Kota Tangerang Tanpa Penjaga, Kapolres: Petugas Butuh Istirahat

Megapolitan
976 Warga Kelurahan Semper Timur Sudah Terima Bansos Tunai Kemensos

976 Warga Kelurahan Semper Timur Sudah Terima Bansos Tunai Kemensos

Megapolitan
Polda Metro Luncurkan Vaksinasi Merdeka, Digelar 1-17 Agustus di 900 RW Jakarta

Polda Metro Luncurkan Vaksinasi Merdeka, Digelar 1-17 Agustus di 900 RW Jakarta

Megapolitan
Dilema Menerapkan Aturan Makan 20 Menit, Antara Melanggar atau Kehilangan Pendapatan

Dilema Menerapkan Aturan Makan 20 Menit, Antara Melanggar atau Kehilangan Pendapatan

Megapolitan
114.608 Kendaraan Diputar Balik di Pos Penyekatan Jakarta Timur

114.608 Kendaraan Diputar Balik di Pos Penyekatan Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X