Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

DEPOK, KOMPAS com - Kota Depok resmi "ditinggalkan" oleh pemimpinnya, yakni wali kota sekaligus wakilnya yang pecah kongsi dan kini sama-sama berduel di Pilkada Depok 2020.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Pradi Supriatna, bakal menjalani cuti selama 71 hari masa kampanye, terhitung mulai hari ini hingga 5 Desember 2020 nanti.

Mereka meninggalkan sementara Kota Depok sebagai wilayah dengan laporan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dan Bodetabek, dengan 3.572 kasus per kemarin dan 879 pasien di antaranya masih ditangani.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengukuhkan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, bernama Dedi Supandi, untuk mengisi "kekosongan" sementara kursi yang mereka tinggalkan.

Baca juga: Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

"Sudah ada Pjs Wali Kota Depok yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat, yaitu Dedi Supandi. Beliau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Depok, Sri Utomo kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Dalam pengundian nomor urut pada Kamis lalu, Mohammad Idris memperoleh nomor urut 2, sementara Pradi Supriatna mendapatkan nomor urut 1.

Mari melihat kembali perjalanan kedua pasang calon sebelum resmi pecah kongsi dan akan saling sikut di masa kampanye ini Pilkada Depok.

Pradi Supriatna (nomor urut 1)

Pradi Supriatna adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Depok. Di Pilkada Depok, ia akan bertandem dengan kader perempuan PDI-P, Afifah Alia.

Gerindra dan PDI-P yang sedang mesra di kancah nasional juga menunjukkan harmoni serupa di Depok.

Baca juga: Bawaslu Depok Turunkan Ribuan Gambar Paslon yang Dipasang Sebelum Masa Kampanye

Gerindra sejak awal telah menentukan sikap ngotot berpisah dengan PKS yang merupakan rekan sekoalisi waktu mengusung Idris-Pradi 5 tahun lalu.

Pradi-Afifah menyongsong kontestasi dengan modal cukup besar. Mereka berhasil membentuk koalisi gemuk, merangkul 65 persen atau 33 kursi partai politik di parlemen.

Gerindra dan PDI-P punya masing-masing 10 kursi. Kekuatan mereka semakin tebal setelah didukung Golkar (5), PAN (4), PKB (3), dan PSI (1).

Di luar DPRD, Pradi-Afifah juga meraup dukungan Perindo, Nasdem, dan PBB serta beberapa ormas seperti Forkabi, FBR, dan Pemuda Pancasila.

Mereka juga kerap mencuri start. Saat kubu PKS masih belum mengapungkan sosok kandidat, Gerindra dan PDI-P jauh lebih dulu mengumumkan Pradi-Afifah sebagai kandidat, walau secara informal, pada awal Mei 2020.

Pradi-Afifah pun menghelat deklarasi resmi lebih awal sehari ketimbang lawannya, Idris-Imam.

Keduanya juga mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok lebih dini.

Baca juga: Duel Petahana di Pilkada Depok, Pradi dan Idris Mencari Makna di Balik Nomor Urut

Dalam pendaftaran itu, mereka sempat diarak massa pendukung yang membuat Pradi masuk sebagai salah satu dari sederet petahana yang menerima teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian.

Dalam berkas pendaftarannya, Pradi-Afifah melampirkan 10 program unggulan yaitu:

1. Visum gratis untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
2. Berobat gratis menggunakan KTP Depok.
3. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT, RW, Linmas, kader posyandu, marbot masjid, dan kelompok lain.
4. Pembukaan peluang 100.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.
5. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
6. Pengelolaan car free day di beberapa titik wilayah yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.
7. Pengembangan kawasan ramah bersepeda dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki.
8. Pengembangan sistem layanan sosial terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial).
9. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan tersertifikasi.
10. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat atau bakat, dan tahfiz Alquran.

Mohammad Idris (nomor urut 2)

Mohammad Idris yang notabene kalangan nonpartai namun dekat dengan PKS, akan berduet dengan kader partai dakwah, Imam Budi Hartono.

Februari silam, Idris yang sempat jadi wakil wali kota pada kurun 2011-2016 sempat angin-anginan ketika menanggapi peluang dirinya kembali maju di Pilkada Depok. Alasannya, ia tak punya kendaraan politik.

PKS yang dekat dengannya justru sesumbar bakal mengusung kadernya sendiri, dengan terlebih dulu menggodok kader-kadernya melalui pemilu internal buat diusung di Pilkada Depok.

Namun, Juli lalu, PKS akhirnya kembali berlabuh ke Idris. Imam yang dinyatakan unggul dalam penjaringan internal akhirnya didapuk sebagai calon wakilnya pada Agustus lalu.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19, KPU: 1 TPS Maksimal 500 Pemilih

Hegemoni PKS di Depok telah bertahan selama 3 periode. Kekuatan mesin politik PKS hngga ke akar rumput membuat Depok kadung kondang sebagai kandang partai besutan Sohibul Iman tersebut.

Namun, episode kali ini, pasangan Idris-Imam usungan PKS sepi peminat.

Padahal, sebelumnya PKS yang berbekal 12 kursi di DPRD sempat menjajal peluang menggandeng "Koalisi Tertata" yang keseluruhan punya 10 kursi.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, PKB yang punya 3 kursi pilih keluar dari koalisi. Di menit akhir, giliran PAN yang punya 4 kursi membelot ke kubu lawan.

Total, barisan Idris hanya disokong 17 kursi di parlemen menuju Pilkada 2020.

Di level parlemen, PKS hanya berkoalisi dengan Partai Demokrat (3 kursi) dan PPP (2 kursi) di DPRD. Di luar parlemen, cuma Partai Berkarya yang kepincut.

Setelah melalui proses pendaftaran ke KPU Kota Depok, Idris-Imam mengumbar 10 janji program kerja, yakni:

1. Dana Rp 5 miliar per kelurahan.
2. 5.000 pengusaha/start-up baru dan 1.000 perempuan pengusaha.
3. Insentif guru honorer dan guru swasta.
4. Alun-alun dan taman hutan kota di wilayah barat.
5. Insentif pembimbing rohani.
6. Insentif RT, RW, LPM.
7. Pusat olahraga dan UMKM.
8. WiFi gratis untuk masyarakat.
9. Sekolah/madrasah negeri per kecamatan.
10. Posyandu/posbindu di setiap RW.