Pilkada Depok di Tengah Pandemi, Imam Budi: KPU Tegas Saja Larang Tatap Muka!

Kompas.com - 28/09/2020, 16:56 WIB
Imam Budi Hartono, politikus PKS yang disebut sudah 99 persen bakal melaju mendampingi Mohammad Idris dalam kontestasi Pilkada Depok 2020. Dokumentasi Pribadi/INSTAGRAMImam Budi Hartono, politikus PKS yang disebut sudah 99 persen bakal melaju mendampingi Mohammad Idris dalam kontestasi Pilkada Depok 2020.

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat aturan yang jelas dan tegas soal metode kampanye di tengah pandemi Covid-19.

Saat ini, pemerintah telah menyatakan sikap bahwa Pilkada Serentak 2020, termasuk di dalamnya Pilkada Depok, lanjut terus meski kasus Covid-19 di Indonesia terus menanjak.

Di sisi lain, publik mendesak agar pemerintah mengevaluasi hal ini karena Pilkada rentan menimbulkan klaster Covid-19, terlebih KPU tak melarang kampanye tatap muka hingga saat ini.

"Saya usul. Kalau mau tegas, klir, menurut saya aturan dari KPU langsung saja tidak boleh/larangan langsung kampanye terbuka atau tatap muka," ujar Imam pada acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Bermodal Kader PKS Militan di Depok, Imam Budi Bakal Gerus Suara Dukungan Pradi

"Bilang saja langsung bahwa kampanye harus menggunakan (metode) daring (online). Itu klir bagi kita," imbuhnya.

Imam mengaku tak keberatan apabila kampanye di pilkada serentak, dalam hal ini Pilkada Depok 2020, diwajibkan secara daring saja.

Dari segi penanganan wabah, menurut dia, hal ini penting sebagai upaya pencegahan munculnya kluster Covid-19 yang berakibat pada lonjakan kasus baru.

Jika diterapkan batasan-batasan dengan embel-embel "protokol kesehatan" apalagi tanpa sanksi yang menakutkan, pelanggaran masih rentan terjadi.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Ia pun menyarankan agar KPU menyediakan waktu bagi para kandidat menguji coba metode kampanye online dari 71 hari masa kampanye yang ada.

"Saya dorong kepada KPU untuk mengeluarkan peraturan, jajal saja 1 bulan ini kita tidak boleh kampanye terbuka, kecuali door to door (dari pintu ke pintu). Jajal saja, kalau 1 bulan ini efektif, kenapa tidak diteruskan?" ujar Imam.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tempuh Jalur Hukum jika PT Khong Guan Tak Bayar Ganti Rugi Akhir Oktober

Warga Tempuh Jalur Hukum jika PT Khong Guan Tak Bayar Ganti Rugi Akhir Oktober

Megapolitan
Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Megapolitan
Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Megapolitan
63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Megapolitan
AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

Megapolitan
Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Megapolitan
Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Megapolitan
Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimalang ke Pengadilan

Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimalang ke Pengadilan

Megapolitan
AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X