Pradi Berharap Ada Kelonggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pilkada Depok

Kompas.com - 28/09/2020, 17:32 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna ditemui wartawan di gedung DPRD Kota Depok, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna ditemui wartawan di gedung DPRD Kota Depok, Jumat (21/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna, berharap KPU Kota Depok sebagai penyelenggara Pilkada Depok 2020 memberikan kelonggaran bagi para kandidat untuk memasang alat peraga.

Pradi yang pada pilkada kali ini berpasangan dengan kader PDI-P, Afifah Alia, merujuk pada ketentuan bahwa setiap alat peraga sosialisasi wajib dicopot sebelum memasuki masa kampanye, termasuk alat peraga yang mereka pasang.

"Beberapa hari kami coba sosialisasi paslon melalui pamflet, banner, baliho. Cuma karena memang ada aturan dari KPU bahwa beberapa waktu lamanya harus dikosongkan, mau tidak mau dibreidel dulu, diturunkan dulu. Nah ini sudah pasti cost (biaya) kami terpotong juga di sana," kata Pradi dikutip dari acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Bawaslu dan Satpol PP Kota Depok menertibkan lebih dari 2.000 alat peraga sosialisasi para kandidat sebelum masa kampanye dimulai pada 26 September ini. Pada masa kampanye, para kandidat diperbolehkan memasang alat peraga lain dengan istilah alat peraga kampanye (APK).

Pradi menyampaikan, kelonggaran soal alat peraga itu diperlukan karena para kandidat tidak bisa leluasa berkampanye tatap muka dengan warga di tengah pandemi Covid-19.

"Maksud saya, dalam hal ini tolong, berikan kelonggaran sedikit, ketika kami sangat terbatas bertemu dengan masyarakat. Jadi, ada kelonggaran dari KPU untuk memberikan kami ruang memasang billboard, memasang wajah-wajah kami, tapi tentunya dengan ketentuan sambil, misalnya, menyosialisasikan Covid-19," ungkapnya.

"Jadi tidak disamakan dengan (pilkada) periode 2015 lalu, saat memang tidak ada pandemi Covid-19," ujar Pradi.

Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya. Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.

Pasangan Idris-Imam yang memperoleh nomor urut 2 didukung oleh PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi di DPRD Depok.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggantikan posisi Idris lewat pilkada. Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P.

Pasangan Pradi-Afifah dengan nomor urut 1 didukung Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di DPRD Depok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Megapolitan
Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Megapolitan
Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Megapolitan
Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Megapolitan
Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X