Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/09/2020, 17:32 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna, berharap KPU Kota Depok sebagai penyelenggara Pilkada Depok 2020 memberikan kelonggaran bagi para kandidat untuk memasang alat peraga.

Pradi yang pada pilkada kali ini berpasangan dengan kader PDI-P, Afifah Alia, merujuk pada ketentuan bahwa setiap alat peraga sosialisasi wajib dicopot sebelum memasuki masa kampanye, termasuk alat peraga yang mereka pasang.

"Beberapa hari kami coba sosialisasi paslon melalui pamflet, banner, baliho. Cuma karena memang ada aturan dari KPU bahwa beberapa waktu lamanya harus dikosongkan, mau tidak mau dibreidel dulu, diturunkan dulu. Nah ini sudah pasti cost (biaya) kami terpotong juga di sana," kata Pradi dikutip dari acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Bawaslu dan Satpol PP Kota Depok menertibkan lebih dari 2.000 alat peraga sosialisasi para kandidat sebelum masa kampanye dimulai pada 26 September ini. Pada masa kampanye, para kandidat diperbolehkan memasang alat peraga lain dengan istilah alat peraga kampanye (APK).

Pradi menyampaikan, kelonggaran soal alat peraga itu diperlukan karena para kandidat tidak bisa leluasa berkampanye tatap muka dengan warga di tengah pandemi Covid-19.

"Maksud saya, dalam hal ini tolong, berikan kelonggaran sedikit, ketika kami sangat terbatas bertemu dengan masyarakat. Jadi, ada kelonggaran dari KPU untuk memberikan kami ruang memasang billboard, memasang wajah-wajah kami, tapi tentunya dengan ketentuan sambil, misalnya, menyosialisasikan Covid-19," ungkapnya.

"Jadi tidak disamakan dengan (pilkada) periode 2015 lalu, saat memang tidak ada pandemi Covid-19," ujar Pradi.

Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya. Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.

Pasangan Idris-Imam yang memperoleh nomor urut 2 didukung oleh PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi di DPRD Depok.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggantikan posisi Idris lewat pilkada. Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P.

Pasangan Pradi-Afifah dengan nomor urut 1 didukung Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di DPRD Depok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Pawai Cap Go Meh, 7 Ruas Jalan di Kota Bekasi Ditutup Siang Ini

Ada Pawai Cap Go Meh, 7 Ruas Jalan di Kota Bekasi Ditutup Siang Ini

Megapolitan
Soal Mekanisme Pencabutan Status Tersangka Hasya, Pakar Hukum: Ada 2 Cara yang Bisa Ditempuh Keluarga

Soal Mekanisme Pencabutan Status Tersangka Hasya, Pakar Hukum: Ada 2 Cara yang Bisa Ditempuh Keluarga

Megapolitan
Pawai Ondel-ondel hingga Barongsai Meriahkan Perayaan Cap Go Meh di Bekasi

Pawai Ondel-ondel hingga Barongsai Meriahkan Perayaan Cap Go Meh di Bekasi

Megapolitan
2 Hari Hilang Tenggelam di Kali Ciliwung, Pemancing Ikan Ditemukan Meninggal Dunia

2 Hari Hilang Tenggelam di Kali Ciliwung, Pemancing Ikan Ditemukan Meninggal Dunia

Megapolitan
Perkiraan Cuaca 5 Februari 2023, BMKG: Jakarta Berawan

Perkiraan Cuaca 5 Februari 2023, BMKG: Jakarta Berawan

Megapolitan
Babak Baru Kasus Polisi Peras Polisi, Antara Temuan Fakta dan Pengakuan Bripka Madih

Babak Baru Kasus Polisi Peras Polisi, Antara Temuan Fakta dan Pengakuan Bripka Madih

Megapolitan
Hindari Macet, Penonton Dewa 19 Rela Turun Kendaraan dan Jalan Kaki 2 Km ke JIS

Hindari Macet, Penonton Dewa 19 Rela Turun Kendaraan dan Jalan Kaki 2 Km ke JIS

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Pencabutan Status Tersangka Hasya Harus Melalui Mekanisme Hukum

Polda Metro Jaya: Pencabutan Status Tersangka Hasya Harus Melalui Mekanisme Hukum

Megapolitan
Ada Konser Dewa 19, Jalan di Sekitar JIS Macet

Ada Konser Dewa 19, Jalan di Sekitar JIS Macet

Megapolitan
Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Megapolitan
Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Megapolitan
BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

Megapolitan
Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Megapolitan
Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.