Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pradi Harap KPU Siasati Jam Kedatangan Pemilih ke TPS Pilkada Depok

Kompas.com - 28/09/2020, 17:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 2, Pradi Supriatna mengusulkan agar KPU Kota Depok dapat menerapkan sistem kuota dan jadwal pada Pilkada Depok 9 Desember 2020 nanti.

Sistem kuota dan jadwal itu diterapkan demi mengelola kedatangan para pemilih ke tempat pemungutan suara, agar tidak terjadi penumpukan di waktu yang sama sehingga rentan terjadi penularan Covid-19.

"Ada 1,2 juta pemilih di kami (Depok). Bayangkan saja jika tingkat pemilih 70-80 persen saja, berapa orang harus berkerumun di masing-masing TPS?" kata Pradi dalam acara Sapa Indonesia KompasTV, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Pradi Berharap Ada Kelonggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pilkada Depok

Sebagai informasi, KPU Kota Depok sudah menetapkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 1.230.341 pemilih di seantero Kota Belimbing.

Sementara itu, KPU Kota Depok telah menambah 598 TPS atau sebanyak 17,5 persen dari jumlah TPS yang mulanya disiapkan, dari 3.417 menjadi 4.015 TPS.

Penambahan itu dilakukan, sebab KPU Kota Depok menetapkan bahwa setiap TPS diisi tidak lebih dari 500 pemilih.

Meski demikian, tak ada yang dapat menjamin bahwa kerumunan 500 pemilih di setiap TPS dapat dipecah. Mereka boleh jadi menumpuk pada rentang waktu tertentu.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Oleh karenanya, Pradi memberi usul agar jadwal kedatangan pemilih ke TPS diatur sebelum hari pemungutan suara.

"Disiasati, misalnya angka (pemilih) 1-50, datang jam 07.30-8.00. (Ketentuan) ini belum ada. Dari jam 08.00-09.00, itu mungkin angka 50-100," kata dia.

"Empat ratus pemilih di TPS itu saya rasa cukup, jam 12.00 sudah selesai. Yang terlambat, dikasih spare waktu sampai jam 13.00," imbuh Pradi.

Pilkada Depok, sebagai bagian Pilkada Serentak 2020, belum akan ditunda oleh pemerintah meski kasus Covid-19 terus melonjak, termasuk di Depok.

Baca juga: Kampanye Pilkada Depok di Masa Pandemi, Pasangan Idris-Imam Optimalkan Platform Online

Kemarin, Pemerintah Kota Depok mencatat temuan kasus Covid-19 terbanyak sepanjang pandemi, dengan 366 kasus baru dalam sehari, membuat jumlah pasien Covid-19 di Depok tembus 1.167 orang yang saat ini sedang ditangani.

Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.

Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah dua periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.

Pasangan Idris-Imam yang memperoleh nomor urut 2 didukung oleh segelintir partai di DPRD Kota Depok, yakni PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggantikan posisi Idris lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pasangan Pradi-Afifah dengan nomor urut 1 didukung koalisi gemuk, yakni Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com