Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Kompas.com - 28/09/2020, 20:50 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan, pihaknya tengah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Perda tersebut akan menguatkan payung hukum aturan yang dibuat Pemkot Bekasi terkait penanganan Covid-19.

Pemkot Bekasi merasa perlu membentuk perda karena aturan selama ini dinilai kurang kuat, khususnya terkait pemberian sanksi pelanggar protokol kesehatan.

”Yang diatur yang berkaitan dengan kenaan (sanksi). Kalau masih Peraturan Wali Kota belum bisa dikenakan sanksi. Kalau sudah Perda kan ada (sanksi) enam bulan paling lama (kurungan penjara) dan Rp 50 juta paling tinggi,” ujar Rahmat kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Baca juga: RSD Stadion Patriot Bekasi Telah Rawat 39 Pasien Covid-19

Rahmat mengatakan, selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

“Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro mengatakan, Perda yang diajukan Pemkot tengah dalam pembahasan anggota DPRD.

“Jadi Perda itu ketika direstui masyarakat, termasuk pidana itu tidak kuat dengan Perwal, sehingga Pak Kapolres mengeluh kalau misal dengan Perwal saja karena khawatir dengan masalah hukum. Khawatirnya pasti ada yang menggugat, jadi paling tepat adalah Perda,” kata Choiruman.

Baca juga: Klaster Keluarga Terus Melonjak, Kini Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Capai 3.237

Dia menargetkan pembahasan Perda akan rampung dalam sepekan. Dengan demikian, perda tersebut bisa segera diterapkan.

“Mudah-mudahan satu Perda ini bisa selesai dalam 7 hari. Sebelumnya sanksi tidak bisa dieksekusi oleh polisi. Dengan adanya Perda, sanksi bisa denda, sehingga ada denda yang bisa dilakukan oleh tempat lain. Sebab Pergub atau Perwal itu lemah, bisa digugat. Maka itu Kapolres kasih masukan jangan Perwal tetapi Perda,” tutur dia.

Jumlah kumulatif kasus Covid-19 di wilayah Kota Bekasi dari Maret hingga 28 September sebanyak 3.237 kasus.

Sebanyak 2.903 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara 224 pasien Covid-19 masih dirawat di pelayanan kesehatan maupun isolasi mandiri dan 110 pasien meninggal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

Megapolitan
Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Megapolitan
Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Megapolitan
UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Bima Arya Imbau Warga dan ASN Bogor Tidak ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Bima Arya Imbau Warga dan ASN Bogor Tidak ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Kasus Positif Bertambah 14 dan 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 28 Oktober: Kasus Positif Bertambah 14 dan 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 844, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 103.552

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 844, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 103.552

Megapolitan
Tepergok saat Beraksi, Perampok Spesialis Rumah Kosong di Pademangan Diamuk Massa

Tepergok saat Beraksi, Perampok Spesialis Rumah Kosong di Pademangan Diamuk Massa

Megapolitan
Kebakaran Indekos di Tambora Diduga karena Korsleting listrik

Kebakaran Indekos di Tambora Diduga karena Korsleting listrik

Megapolitan
Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Megapolitan
11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X