Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Kompas.com - 28/09/2020, 20:50 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan, pihaknya tengah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Perda tersebut akan menguatkan payung hukum aturan yang dibuat Pemkot Bekasi terkait penanganan Covid-19.

Pemkot Bekasi merasa perlu membentuk perda karena aturan selama ini dinilai kurang kuat, khususnya terkait pemberian sanksi pelanggar protokol kesehatan.

”Yang diatur yang berkaitan dengan kenaan (sanksi). Kalau masih Peraturan Wali Kota belum bisa dikenakan sanksi. Kalau sudah Perda kan ada (sanksi) enam bulan paling lama (kurungan penjara) dan Rp 50 juta paling tinggi,” ujar Rahmat kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Baca juga: RSD Stadion Patriot Bekasi Telah Rawat 39 Pasien Covid-19

Rahmat mengatakan, selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro mengatakan, Perda yang diajukan Pemkot tengah dalam pembahasan anggota DPRD.

“Jadi Perda itu ketika direstui masyarakat, termasuk pidana itu tidak kuat dengan Perwal, sehingga Pak Kapolres mengeluh kalau misal dengan Perwal saja karena khawatir dengan masalah hukum. Khawatirnya pasti ada yang menggugat, jadi paling tepat adalah Perda,” kata Choiruman.

Baca juga: Klaster Keluarga Terus Melonjak, Kini Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Capai 3.237

Dia menargetkan pembahasan Perda akan rampung dalam sepekan. Dengan demikian, perda tersebut bisa segera diterapkan.

“Mudah-mudahan satu Perda ini bisa selesai dalam 7 hari. Sebelumnya sanksi tidak bisa dieksekusi oleh polisi. Dengan adanya Perda, sanksi bisa denda, sehingga ada denda yang bisa dilakukan oleh tempat lain. Sebab Pergub atau Perwal itu lemah, bisa digugat. Maka itu Kapolres kasih masukan jangan Perwal tetapi Perda,” tutur dia.

Jumlah kumulatif kasus Covid-19 di wilayah Kota Bekasi dari Maret hingga 28 September sebanyak 3.237 kasus.

Sebanyak 2.903 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara 224 pasien Covid-19 masih dirawat di pelayanan kesehatan maupun isolasi mandiri dan 110 pasien meninggal.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.