Kompas.com - 28/09/2020, 20:50 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan, pihaknya tengah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Perda tersebut akan menguatkan payung hukum aturan yang dibuat Pemkot Bekasi terkait penanganan Covid-19.

Pemkot Bekasi merasa perlu membentuk perda karena aturan selama ini dinilai kurang kuat, khususnya terkait pemberian sanksi pelanggar protokol kesehatan.

”Yang diatur yang berkaitan dengan kenaan (sanksi). Kalau masih Peraturan Wali Kota belum bisa dikenakan sanksi. Kalau sudah Perda kan ada (sanksi) enam bulan paling lama (kurungan penjara) dan Rp 50 juta paling tinggi,” ujar Rahmat kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Baca juga: RSD Stadion Patriot Bekasi Telah Rawat 39 Pasien Covid-19

Rahmat mengatakan, selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

“Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro mengatakan, Perda yang diajukan Pemkot tengah dalam pembahasan anggota DPRD.

“Jadi Perda itu ketika direstui masyarakat, termasuk pidana itu tidak kuat dengan Perwal, sehingga Pak Kapolres mengeluh kalau misal dengan Perwal saja karena khawatir dengan masalah hukum. Khawatirnya pasti ada yang menggugat, jadi paling tepat adalah Perda,” kata Choiruman.

Baca juga: Klaster Keluarga Terus Melonjak, Kini Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Capai 3.237

Dia menargetkan pembahasan Perda akan rampung dalam sepekan. Dengan demikian, perda tersebut bisa segera diterapkan.

“Mudah-mudahan satu Perda ini bisa selesai dalam 7 hari. Sebelumnya sanksi tidak bisa dieksekusi oleh polisi. Dengan adanya Perda, sanksi bisa denda, sehingga ada denda yang bisa dilakukan oleh tempat lain. Sebab Pergub atau Perwal itu lemah, bisa digugat. Maka itu Kapolres kasih masukan jangan Perwal tetapi Perda,” tutur dia.

Jumlah kumulatif kasus Covid-19 di wilayah Kota Bekasi dari Maret hingga 28 September sebanyak 3.237 kasus.

Sebanyak 2.903 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara 224 pasien Covid-19 masih dirawat di pelayanan kesehatan maupun isolasi mandiri dan 110 pasien meninggal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Megapolitan
Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Megapolitan
Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Megapolitan
Pesan Ratu Tisha di Hari Kartini: Perempuan Harus Punya Kemauan Kuat demi Bersaing di Sektor Apapun

Pesan Ratu Tisha di Hari Kartini: Perempuan Harus Punya Kemauan Kuat demi Bersaing di Sektor Apapun

Megapolitan
Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Megapolitan
Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Megapolitan
Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X