Gembar-gembor Protokol Kesehatan dan Gaya Kampanye Pilkada Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyatakan sikap bahwa Pilkada Serentak 2020 lanjut terus meski kasus Covid-19 di Indonesia terus menanjak.

Di sisi lain, publik mendesak agar pemerintah mengevaluasi hal ini karena Pilkada rentan menimbulkan klaster Covid-19.

Apalagi KPU tak melarang kampanye tatap muka hingga saat ini.

Desakan publik masuk akal sebab lonjakan demi lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi setiap hari.

Baca juga: Sebaran 1.200 Lebih Pasien Covid-19 di Depok, Terbanyak di Sukmajaya dan Pancoran Mas

Tak terkecuali di Depok, wilayah dengan laporan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dan Bodetabek.

Hingga Senin (28/9/2020) kemarin, Depok masih harus menangani 1.210 pasien positif Covid-19 dengan tren yang terus bertambah setiap pekannya.

Meski pandemi cukup gawat di Depok, namun Pilkada Depok 2020 tetap dilanjutkan. Termasuk aktivitas kampanye di lapangan yang sudah dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember nanti

Embel-embel "kampanye dengan protokol kesehatan" seakan menjadi jurus untuk menciptakan ilusi rasa aman.

Di Depok, dua kubu yang bertarung, yakni Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono mengeklaim siap membatasi aktivitas kampanyenya agar tidak melibatkan banyak warga.

Bagaimana gaya kampanye kedua pasang kandidat Pilkada Depok di tengah keterbatasan ini?

Pradi-Afifah

Calon wali kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna mengaku sudah mengantongi rencana untuk menggenjot aktivitas kampanye via media online karena situasi pandemi Covid-19.

"Kami menggunakan media-media seperti Facebook, YouTube, memberikan cerita-cerita tentang visi-misi kami, kondisi kami," kata Pradi dikutip dari acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Pradi dengan usungan oleh koalisi gemuk yang menguasai lebih dari 65 kursi di parlemen mengaku, timnya sudah siap untuk melakukan kampanye online secara masif di Pilkada Depok.

Meskipun KPU tak secara spesifik mewajibkan para kandidat bertempur hanya secara online, namun Pradi mengaku siap melakukannya.

Menurut Pradi, kampanye secara online justru mendatangkan sisi positif lantaran masyarakat bisa langsung menilai gagasan dan programnya secara terbuka.

"Kalau saya, dengan teamwork kami, apa pun yang memang menjadi ketentuan (kampanye), kami pasti akan taati," kata dia.

"Mau dengan media daring pun, kami siap. Kami punya sekitar hampir 50.000 (orang) persiapan kami untuk ikut meeting daring, menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat. Kami sudah lakukan," tutur Pradi.

Pradi menambahkan, kampanyenya bakal memasukkan unsur edukasi mengenai Covid-19 dan pentingnya menjaga kesehatan.

"Yang pasti kami selalu mengingatkan dalam sosialisasi kami kepada masyarakat, bahwa pandemi Covid-19 ini tidak main-main. Yang pasti kami taat dengan aturan kesehatan," kata dia.

Idris-Imam

Calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono, mengaku tak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kampanye tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi, Imam Budi: KPU Tegas Saja Larang Tatap Muka!

"Saya usul. Kalau mau tegas, klir, menurut saya aturan dari KPU langsung saja tidak boleh/larangan langsung kampanye terbuka atau tatap muka," ujar Imam, juga pada acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

"Bilang saja langsung bahwa kampanye harus menggunakan (metode) daring (online). Itu klir bagi kita," imbuhnya.

Dari segi penanganan wabah, menurutnya hal ini penting sebagai upaya pencegahan munculnya kluster Covid-19 yang berakibat pada lonjakan kasus baru.

Jika diterapkan batasan-batasan dengan embel-embel "protokol kesehatan" apalagi tanpa sanksi yang menakutkan, pelanggaran masih rentan terjadi.

Ia pun menyarankan agar KPU menyediakan waktu bagi para kandidat menguji coba metode kampanye online dari 71 hari masa kampanye yang ada.

"Saya dorong kepada KPU untuk mengeluarkan peraturan, jajal saja 1 bulan ini kita tidak boleh kampanye terbuka, kecuali door to door (dari pintu ke pintu). Jajal saja, kalau 1 bulan ini efektif, kenapa tidak diterukan?" ujar Imam.

"(Tegaskan bahwa) bertemu dengan masyarakat, secara terbatas juga dilarang. Itu cukup bagi kami. Kalau efektif, selesai. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran," lanjutnya.

Seandainya seperti saat ini, KPU tetap mengizinkan kampanye tatap muka, Imam mengeklaim bahwa pihaknya mewanti-wanti kadernya agar tak perlu mengadakan hajatan besar-besaran.

Ia juga menyebut, kader-kader PKS akan patuh pada komando semacam itu.

"Sebelum kampanye, kami menghubungi warga yang akan mengudang kami. Kami bilang di awal, melalui daring dulu, ya. Warga yang ingin datang dibatasi, kedua patuhi protokol dengan menggunakan masker dan jaga jarak," ungkap Imam.

Baca juga: Bermodal Kader PKS Militan di Depok, Imam Budi Bakal Gerus Suara Dukungan Pradi

"Insya Allah kader PKS itu taat apa yang diperintahkan oleh partai dan cenderungnya memang mengikuti apa yang diperintahkan tim sukses. Tidak ada tuh, kami bilang hadir 20, terus hadir 30," ujarnya.

Konfigurasi dukungan

Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.

Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.

Pasangan Idris-Imam yang memperoleh nomor urut 2 didukung oleh segelintir partai di DPRD Kota Depok, yakni PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggantikan posisi Idris lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pasangan Pradi-Afifah dengan nomor urut 1 didukung koalisi gemuk, yakni Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di parlemen.