Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan rencananya untuk berkantor di Kota Depok mulai pekan depan, selama seminggu sekali.

Menurut eks Wali Kota Bandung itu, rencana tersebut berkaitan dengan lonjakan kasus di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) yang semakin tinggi belakangan ini.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengaku belum diberi informasi secara resmi tentang rencana Ridwan Kamil.

"Kami belum dikoordinasikan terkait dengan itu. Jadi mungkin, berkantor di Depok itu dalam rangka mengoordinasikan Bodebek kemungkinan, jadi tidak hanya Depok," ujar Dadang kepada wartawan pada Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Pantau Penanganan Covid-19, Ridwan Kamil Pindah Kantor ke Depok

"Kami belum mengetahui informasi secara resmi, baru mengetahui informasi dari media yang saat ini tersebar," lanjutnya.

Dadang berujar, memang sudah sepatutnya Ridwan Kamil melakukan intervensi lebih dalam penanganan kasus Covid-19 di Bodebek.

Sebab, kebijakan antarwilayah kabupaten dan kota di Bodebek memang membutuhkan campur tangan pihak yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemprov Jawa Barat yang dikomando oleh gubernur.

"Jika itu benar (Ridwan Kamil mau berkantor di Depok), hal tersebut merupakan implementasi dari UU Otonomi Daerah, di mana urusan yang sifatnya lintas kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab ataupun kewenangan provinsi," kata Dadang.

Baca juga: Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sebagai informasi, wilayah Bodebek mengalami peningkatan signifikan kasus Covid-19 sejak awal Agustus lalu hingga sekarang.

Depok menjadi yang paling parah, dengan total laporan kasus positif Covid-19 sudah mencapai 4.239 kasus hingga kemarin, terbanyak di Jawa Barat maupun Bodebek.

Dari jumlah itu, 1.275 pasien masih dalam penanganan saat ini, sedangkan kapasitas rumah sakit di Depok disebut Ridwan Kamil "paling kritis" dengan keterisian lebih dari 80 persen.