PSI DKI Jakarta Desak Insentif Nakes hingga Kewajiban Berkoordinasi Masuk Perda Covid-19

Kompas.com - 30/09/2020, 18:28 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memasukkan tiga poin penting berkait penanganan Covid-19 di Jakarta dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Covid-19.

Hal tersebut diungkap oleh Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo pada rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap raperda Covid-19.

"Kami berharap keberadaan Raperda ini dapat menjadi sebuah dasar hukum yang tepat untuk mengatur garis-garis hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat, agar kita bersama semakin kuat dalam menghadapi badai ini. Oleh karena itu, hendaknya Raperda ini kita rumuskan secara hati-hati dan bijaksana," ujar Anggara dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Atur Pemulihan Ekonomi hingga Ciptakan Lapangan Kerja

Usulan yang pertama, yakni pemberian insentif kepada tenaga medis dan tenaga pendukung dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai.

Menurut Anggara, hal ini perlu dicantumkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga pendukung, antara lain penggali makam dan sopir mobil jenazah. Selain itu, ada juga keterlambatan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan.

"Kejadian-kejadian seperti ini kami harap tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apalagi jika raperda ini nantinya telah disahkan. Jangan sampai mereka yang telah berjerih payah dalam penanganan Covid-19, masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan hak mereka," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Insentif Tenaga Medis di Bekasi Dijanjikan Cair Awal Oktober

Yang kedua, Fraksi PSI meminta agar raperda ini juga mengatur kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPRD terkait tindakan dalam penganggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Tindakan tersebut terkait dengan perubahan alokasi anggaran, penggunaan APBD dalam penanganan Covid-19, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), penggunaan dana cadangan daerah, serta pendanaan alternatif untuk pemulihan ekonomi daerah.

"Pengaturan kewajiban ini dapat dimuat dalam Pasal 29 terkait penyesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kami memahami bahwa dibutuhkan fleksibilitas penggunaan anggaran dalam masa krisis ke seperti ini, tetapi bukan berarti Pemprov DKI Jakarta bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa pengawasan dari DPRD," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Buat Kebijakan yang Jelas Soal Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Yang ketiga, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melengkapi Pasal 19 dan 20 tentang pemberlakuan PSBB dan PSBB transisi dengan indikator-indikator pemberlakuan yang jelas dan terukur.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
Wisatawan Mancanegara Mulai Ramai Kunjungi Jakarta, Paling Banyak dari China

Wisatawan Mancanegara Mulai Ramai Kunjungi Jakarta, Paling Banyak dari China

Megapolitan
Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Megapolitan
1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

Megapolitan
Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Megapolitan
Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Megapolitan
Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

Megapolitan
Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Megapolitan
Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

Megapolitan
Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Megapolitan
Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Megapolitan
Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.