Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta di Balik Ricuh Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Tak Berizin hingga Deklarasi KAMI

Kompas.com - 02/10/2020, 08:25 WIB
Walda Marison,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


JAKARTA. KOMPAS.com - Terkuak beberapa fakta baru mulai muncul dibalik peristiwa kericuhan yang terjadi antara purnawirawan TNI dan kelompok massa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020) lalu.

Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman mengungkap sejumlah fakta tersebut dalam jumpa pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).

Salah satunya soal kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu ternyata tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Pangdam Jaya Sebut Ziarah Para Purnawirawan di TMP Kalibata Tak Berizin

Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Namun, di samping itu, Dudung mengaku bada fakta yang lebih mencengangkan lagi.

Kegiatan ziarah d TMP Kalibata rupanya berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tersebut baru tersebut.

1. Tak diberi izin oleh Kemensos

Dudung mengatakan peziarah yang terdiri dari purnawirawan TNI termasuk mantan Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo sempat berkirim surat kepada Kementerian Sosial.

Surat itu bertujuan agar mereka dapat izin untuk melakukan ziarah dalam jumlah besar ke TMP Kalibata.

Tentu ziarah itu dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa tragedi G30S PKI.

"Surat (izin untuk menggelar ziarah) itu ditunjukkan ke Kemensos namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung.

Namun demikian, anggota PPKP itu tetap datang menggelar ziarah. Alhasil, berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.

2. Kegiatan tak resmi yang tidak diketahui Pepabri

Selain tak mendapat izin dari Kemensos, kegiatan tersebut juga diluar dari sepengetahuan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).

"Saya konfirmasi kepada Pepabri ternyata kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Pepabri," jelas Dudung.

Maka dari itu, pihaknya saat itu sempat mengimbau para peziarah untuk tak melanjutkan kegiatannya di TMP Kalibata.

Baca juga: Saat Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata Disambut Bentrokan...

3. Deklarasi KAMI berujung kericuhan

Walau sempat dilarang, akhirnya petugas memperbolehkan pada purnawirawan TNI untuk berziarah namun dengan pembatasan jumlah orang.

Namun, di luar dugaan, Gatot Nurmantyo dan beberapa purnawirawan yang terdiri dari Pengawal Pengawal Kedaulatan Purnawirawan (PPKP) menggelar deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan untuk mendukung KAMI dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung.

Deklarasi itu pun berbarengan dengan aksi unjuk rasa kelompok masyarakat yang sedang berorasi di depan TMP Kalibata.

Narasi dari orasi tersebut berisi kritikan tentang keberadaan KAMI dan Gatot Nurmantyo.

Alhasil, kericuhan pun tak bisa dihindari pada saat ini.

4. Belum ada yang dikenakan sanksi

Dudung memastikan belum ada yang dijatuhi hukuman akibat peristiwa kericuhan di depan TMP Kalibata.

"Untuk sementara sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu walau bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak para senior purnawirawan punya hati nurani kami pun melaksanakan tugas di sini," kata Dudung.

Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.

Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.

Tidak ada niatan dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.

"Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com