Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah Penyaluran Bansos DKI, Tak Sesuai Kebutuhan hingga Warga Lebih Butuh Uang Tunai

Kompas.com - 02/10/2020, 20:37 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemantau Bantuan Sosial (Bansos) Jakarta menjabarkan tiga masalah yang terjadi dalam penyaluran bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat untuk warga terdampak Covid-19 di Ibu Kota.

Anggota koalisi dari Perkumpulan Inisiatif Ari Nurman menyebutkan, masalah pertama adalah terkait jumlah bansos.

Berdasarkan data Koalisi Pemantau Bansos, 70,16 persen responden survei dapat menghabiskan bansos dalam waktu kurang dari seminggu.

Padahal bansos biasanya disalurkan untuk kebutuhan selama dua minggu hingga satu bulan.

Baca juga: Distribusi Bansos Tahap VII di Jakarta Timur Molor

"Sebagian besar bansos sedikit jumlahnya, sehingga penerima menyatakan bansos yang mereka terima habis dalam waktu kurang dari seminggu," ucap Ari dalam diskusi virtual, Jumat (2/10/2020).

Kemudian bansos milik 17,4 persen responden dikonsumsi selama 1 hingga 2 minggu. Sedangkan 1,7 persen responden menghabiskan bansos lebih dari dua minggu.

Yang terakhir, 0,75 persen responden menghabiskan bansos hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ari berujar, ada dua faktor yang menyebabkan bansos pemerintah cepat habis. Pertama, isi bantuan sedikit.

Yang kedua adalah anggota keluarga penerima bantuan banyak, sehingga tak sebanding dengan jumlah bansos yang diterima.

Masalah kedua yang ditemukan Koalisi Pemantau Bansos adalah dari aspek jenis bantuan berupa sembako. Warga disebut lebih memilih bantuan uang ketimbang sembako.

"Bantuan tidak disalurkan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk cash, transfer ke rekening penerima seperti halnya praktek PKH (Program Keluarga Harapan) dan beberapa program perlindungan sosial lainnya," ujar dia.

Ketiga, isi bansos disebut tidak sesuai dengan kebutuhan di tengah pandemi Covid-19.

Sembako pemerintah, tidak memenuhi kebutuhan warga untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas.

Salah satunya karena pemerintah hanya memberikan satu sabun mandi serta tidak ada asupan vitamin.

"Isinya itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pandemi. Jadi minimal, untuk sanitasi, ternyata hanya mendapat satu sabun mandi, itu untuk satu masa bansos, dan itu dipakai untuk satu keluarga, terus terang enggak cukup," terangnya.

Tujuan imunitas tidak tercapai, karena yang diberikan makanan karbohidrat, lemak, dan sedikit protein. Minimal ada vitamin, tapi ini tidak ada," tambah Ari.

Koalisi Pemantau Bansos melakukan survei berupa pemantauan penyaluran bansos di DKI Jakarta.

Ada tiga tahap pemantauan, yaitu saat bansos tahap 1 (30 April-13 Mei), bansos tahap 2 (13-23 Juni), dan bansos tahap 4 (24 Juli-10 Agustus). Dari pemantauan ini didapati total 4.419 responden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com