Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 meski Tak Pilkada, Logiskah?

Kompas.com - 03/10/2020, 08:49 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta naik tinggi meskipun tak menggelar Pilkada 2020 menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Mahfud membandingkan dengan daerah-daerah penyelenggara Pilkada 2020, yang dinilainya justru mengalami penurunan kasus.

Menurut dia, daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun, dari 45 menjadi 29 daerah.

Baca juga: Mahfud Sebut DKI Juara 1 Penularan Covid-19 meski Tak Gelar Pilkada

Sedangkan di daerah-daerah yang tak menggelar pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 daerah dalam satu minggu terakhir.

Sehingga Mahfud menyimpulkan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraaan Pilkada 2020.

Pernyataan ini pun ditanggapi sejumlah pihak termasuk oleh epidemiolog.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, klaim tersebut tidak berdasar.

Kesan penurunan kasus di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terjadi karena kapasitas tes yang rendah.

Baca juga: Mahfud Sebut jakarta Juara 1 Penularan Covid-19, Epidemiolog Beri Penjelasan Logis

Dicky menyebutkan bahwa dalam mengukur kondisi suatu wilayah harus merujuk pada data epidemiologi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi harus dipahami berdasarkan pemahaman ilmu wabah yang tepat," kata Dicky kepada Kompas.com, jumat (2/10/2020).

Positivity rate rendah

Dicky pun menyinggung mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini belum optimal. Bahkan Dicky mengatakan, sistem zonasi yang diberlakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak valid.

Penyebabnya adalah banyak daerah yang kapasitas tesnya jauh dari ideal.

"Bukan hanya harus merujuk pada satu tes per 1.000 orang per minggu, tapi juga tes itu harus berdasarkan tingkat keseriusan pandemi di wilayah tersebut," ucap dia.

Selain itu, positivity rate di Indonesia selama tiga bulan terakhir tidak pernah di bawah 10 persen. Ini artinya, laju prevalensi di Tanah Air sangat tinggi.

Baca juga: Isolasi Mandiri Gratis, Ini Fasilitas yang Disediakan Pemprov DKI Jakarta

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com