Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 meski Tak Pilkada, Logiskah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta naik tinggi meskipun tak menggelar Pilkada 2020 menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Mahfud membandingkan dengan daerah-daerah penyelenggara Pilkada 2020, yang dinilainya justru mengalami penurunan kasus.

Menurut dia, daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun, dari 45 menjadi 29 daerah.

Baca juga: Mahfud Sebut DKI Juara 1 Penularan Covid-19 meski Tak Gelar Pilkada

Sedangkan di daerah-daerah yang tak menggelar pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 daerah dalam satu minggu terakhir.

Sehingga Mahfud menyimpulkan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraaan Pilkada 2020.

Pernyataan ini pun ditanggapi sejumlah pihak termasuk oleh epidemiolog.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, klaim tersebut tidak berdasar.

Kesan penurunan kasus di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terjadi karena kapasitas tes yang rendah.

Baca juga: Mahfud Sebut jakarta Juara 1 Penularan Covid-19, Epidemiolog Beri Penjelasan Logis

Dicky menyebutkan bahwa dalam mengukur kondisi suatu wilayah harus merujuk pada data epidemiologi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi harus dipahami berdasarkan pemahaman ilmu wabah yang tepat," kata Dicky kepada Kompas.com, jumat (2/10/2020).

Positivity rate rendah

Dicky pun menyinggung mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini belum optimal. Bahkan Dicky mengatakan, sistem zonasi yang diberlakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak valid.

Penyebabnya adalah banyak daerah yang kapasitas tesnya jauh dari ideal.

"Bukan hanya harus merujuk pada satu tes per 1.000 orang per minggu, tapi juga tes itu harus berdasarkan tingkat keseriusan pandemi di wilayah tersebut," ucap dia.

Selain itu, positivity rate di Indonesia selama tiga bulan terakhir tidak pernah di bawah 10 persen. Ini artinya, laju prevalensi di Tanah Air sangat tinggi.

Baca juga: Isolasi Mandiri Gratis, Ini Fasilitas yang Disediakan Pemprov DKI Jakarta

PSBB Jakarta 14 September 2020 Pekerja yang menggunakan masker saat berjalan menuju kantor masing-masing di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

Tes masif

Dicky menuturkan, penularan di DKI Jakarta memang terlihat paling tinggi karena cakupan tesnya jauh melebihi wilayah lain.

"Jakarta ini memang terlihat cakupan testing-nya sudah jauh melebihi daerah lain, walaupun tracing-nya masih jadi PR," kata Dicky.

Dengan demikian, apabila ingin mengetahui kondisi wilayah lain, pemerintah harus membenahi program tesnya.

Ia mengingatkan bahwa tiap daerah saat ini memiliki masalah yang sama seriusnya dengan DKI Jakarta.

Baca juga: Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala Tracing Kasus Covid-19

Dengan demikian, menurut Dicky, jika ingin menyebut kondisi suatu daerah lebih aman, Pemerintah harus membuktikan hal tersebut.

Pembuktian itu dilakukan dengan mengadakan tes sama seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta.

"Sehingga tidak ada dasar yang kuat, yang valid, untuk mengeklaim bahwa daerah ini lebih aman, daerah sana tidak," kata dia.

Pemerintah juga perlu membenahi penanganan dan dan sistem tesnya. Dengan ini, Dicky berharap tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengklaim keamanan suatu daerah.

Baca juga: Pernyataan Mahfud soal DKI Jakarta Juara 1 Penularan Covid-19 Dinilai Tidak Relevan