Wakil Ketua DPRD Sebut Cara Mahfud Membandingkan Kasus Covid-19 di Jakarta dengan Daerah Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Mahfud MD mengenai penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta naik tinggi meskipun tak menggelar Pilkada 2020, dinilai sebagai perbandingan yang tidak tepat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik, menanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut.

Pasalnya, Mahfud seolah membandingkan wilayah yang tingkat testing dan tracing Covid-19 masif dengan daerah yang tracing-nya rendah.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 meski Tak Pilkada, Logiskah?

"Saya kira bukan begitu seharusnya. Kan ini orang minta Pilkada distop dengan argumentasi Covid, lalu Pak Mahfud bilang Jakarta yang enggak ada Pilkada saja Covid tinggi. Saya kira itu enggak tepat perbandingannya," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/10/2020).

Menurut dia, lebih masuk akal bila Mahfud menjelaskan bahwa Pilkada di sejumlah daerah tak dapat ditunda karena tahapan yang sudah berjalan.

Namun, tidak dengan argumen perbandingan Covid-19 antara Jakarta dan daerah yang menggelar pilkada.

"Argumen yang jelas saja, kalau misal enggak mau ngasih stop Pilkada ya bilang saja, karena tahapannya sudah jalan," kata dia.

Taufik lalu menyindir bila Jakarta ingin menurunkan kasus harian Covid-19 cukup mudah, yakni dengan tak melakulan testing.

Baca juga: Mahfud Sebut jakarta Juara 1 Penularan Covid-19, Epidemiolog Beri Penjelasan Logis

"Kalau Jakarta mau nurunin kasus ya enggak usah tracing, langsung turun angkanya. Kurang tepat kalau itu dijadiin argumen, lebih baik bilang Pilkada harus jalan karena proses pemerintahan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meski kedua daerah tersebut tak menggelar Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan seusai menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN terkait tahapan kampanye Pilkada.

"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi. Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat (2/10/2020).

Kebalikan dengan DKI dan Aceh, Mahfud menyebut kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan. Daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun dari 45 menjadi 29.

Sementara itu, di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 dalam seminggu terakhir.

Menurut Mahfud, hal ini membuktikan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraan Pilkada.

"Dari hasil evaluasi hari pertama, kerawanan itu tidak terletak kepada daerah itu ada Pilkada atau tidak, tetapi pada kedisiplinan di dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya.