Kompas.com - 05/10/2020, 08:56 WIB
Ilustrasi demo buruh ummi hadyah saleh Ilustrasi demo buruh


BEKASI, KOMPAS.com - Sekitar 5.000 buruh Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan mengikuti aksi demonstrasi menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja ke Gedung DPR/MPR RI, Senin (5/10/2020).

"Iya hari ini ke Jakarta, ke Gedung DPR RI. Ada 5.000 (buruh gabungan) Kota dan Kabupaten Bekasi," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi Suparno saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Rencananya, aksi demo ini berlangsung hingga 8 Oktober 2020. Menurut Suparno, puncak demonstrasi akan berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Ada Demo di Sekitar Gedung DPR, Ini Titik Pengalihan Arus Lalu Lintas

Suparno mengatakan, ada beberapa titik kumpul dari para buruh Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ini untuk melakukan longmarch aksi demo ke DPR RI.

Para buruh di Kabupaten Bekasi akan berkumpul di kawasan industri MM2100, kawasan EJIP, dan di kawasan Jababeka.

"Berangkat jam 09.00 WIB dari titik kumpul, sementara kalau buruh Kota Bekasi ngumpul di dekat masuk Tol Bekasi Barat," kata Suparno.

Dia menyebut tuntutan buruh ini sama halnya dengan semua aliansi buruh lainnya.

"Ya, itu sama dengan aliansi (buruh) pusat tuntutannya. Masih tentang omnibus law RUU Cipta Kerja. Kan DPR mau paripurna tanggal 8 (pengesahan) itu harapannya klaster tenaga kerjaannya dikeluarkan seperti halnya pendidikan, media itu kan dikeluarkan tuh," tutur dia.

Sebelumnya, ada tujuh poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut.

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan.

Kelima, buruh menilai melalui RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan.

Ketujuh, buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

Megapolitan
Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Megapolitan
Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Megapolitan
Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Megapolitan
[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Megapolitan
Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Megapolitan
Nama Wali Kota Depok Disinggung dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Nama Wali Kota Depok Disinggung dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Megapolitan
BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X