Kompas.com - 05/10/2020, 08:56 WIB
Ilustrasi demo buruh ummi hadyah saleh Ilustrasi demo buruh


BEKASI, KOMPAS.com - Sekitar 5.000 buruh Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan mengikuti aksi demonstrasi menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja ke Gedung DPR/MPR RI, Senin (5/10/2020).

"Iya hari ini ke Jakarta, ke Gedung DPR RI. Ada 5.000 (buruh gabungan) Kota dan Kabupaten Bekasi," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi Suparno saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Rencananya, aksi demo ini berlangsung hingga 8 Oktober 2020. Menurut Suparno, puncak demonstrasi akan berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Ada Demo di Sekitar Gedung DPR, Ini Titik Pengalihan Arus Lalu Lintas

Suparno mengatakan, ada beberapa titik kumpul dari para buruh Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ini untuk melakukan longmarch aksi demo ke DPR RI.

Para buruh di Kabupaten Bekasi akan berkumpul di kawasan industri MM2100, kawasan EJIP, dan di kawasan Jababeka.

"Berangkat jam 09.00 WIB dari titik kumpul, sementara kalau buruh Kota Bekasi ngumpul di dekat masuk Tol Bekasi Barat," kata Suparno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menyebut tuntutan buruh ini sama halnya dengan semua aliansi buruh lainnya.

"Ya, itu sama dengan aliansi (buruh) pusat tuntutannya. Masih tentang omnibus law RUU Cipta Kerja. Kan DPR mau paripurna tanggal 8 (pengesahan) itu harapannya klaster tenaga kerjaannya dikeluarkan seperti halnya pendidikan, media itu kan dikeluarkan tuh," tutur dia.

Sebelumnya, ada tujuh poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut.

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan.

Kelima, buruh menilai melalui RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan.

Ketujuh, buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan.



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Megapolitan
Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Megapolitan
Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Megapolitan
Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Megapolitan
Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Megapolitan
Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Megapolitan
Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Megapolitan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Megapolitan
Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Megapolitan
Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Megapolitan
Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Megapolitan
Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Megapolitan
Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X