Kompas.com - 05/10/2020, 16:09 WIB
Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANRatusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

TANGERANG, KOMPAS.com - Polisi melakukan penyekatan masa aksi Rancangan Undang-undang Omnibus Law asal Kota Tangerang.

Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Yudhistira Midyahwan menjelaskan penyekatan dilakukan atas perintah pimpinan kepolisian.

"Terkait dengan aksi serikat buruh hari ini perintah pimpinan bahwa kita melakukan penyekatan di titik keluar Tangerang," ujar Yudhistira dalam keterangan suara, Senin (5/10/2020).

Yudhistira menjelaskan, penyekatan masa juga dilakukan di beberapa jalan keluar Kota Tangerang menuju Jakarta untuk mencegah pergerakan masa aksi ke Gedung DPR-RI.

Baca juga: Aksi Protes Omnibus Law Disekat Polisi, Aliansi Buruh Sebut Pembungkaman Demokrasi

Dia mengatakan, selain penyekatan tersebut dilakukan oleh perintah atasan, alasan lainnya adalah penegakan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

"Kita masih dalam masa pandemi tentu saja ada maklumat dan perwal (melarang) kegiatan berkumpul dan mengerahkan massa," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada beberapa titik yang dijadikan tempat penyekatan, kata Yudhistira, di antaranya Kebon Nanas, Cikokol, Batuceper, Ciledung, dan Cipondoh yang menjadi akses keluar Kota Tangerang menuju Jakarta.

Dia mengatakan penyekatan tersebut akan berlangsung selama aksi buruh menolak omnibus law bubar.

"Sampai mereka bubar," ujar dia.

Baca juga: Diadang Polisi, Buruh Tegaskan Tetap Akan Gelar Aksi di DPR

Aksi penyekatan oleh aparat kepolisian tersebut dinilai sebagai tindakan represif aparat terhadap kebebasan berpendapat.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Maman Nuriman menilai penyekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyekat masa buruh untuk datang ke DPR-RI sebagai bentuk pembungkaman demokrasi.

"Semua dilakukan penyekatan oleh aparat kepolisian. Itu artinya pembungkaman terhadap ruang demokrasi," kata Maman.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Megapolitan
Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Megapolitan
Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Megapolitan
Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Megapolitan
Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Megapolitan
Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Megapolitan
Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Warga Sebut Sudah Terjadi Lima Kali

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Warga Sebut Sudah Terjadi Lima Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.