Polres Tangerang Lakukan Penyekatan Aksi Tolak Omnibus Law hingga 8 Oktober

Kompas.com - 05/10/2020, 18:28 WIB
Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANRatusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto akan menugaskan personelnya untuk melakukan penyekatan terhadap massa aksi tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law hingga 8 Oktober mendatang.

"Jadi kami melakukan antisipasi pengamanan ini sampai tanggal 8 (Oktober)," ujar dia dalam keterangan suara yang diterima Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Sugeng menjelaskan, pengamanan ditunjukan agar situasi Kota Tangerang dan wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota tetap kondusif meskipun aksi menolak RUU Omnibus Law tetap berjalan.

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

"Kami paham betul bagaimana nuansa psikis dari teman-teman buruh, tetapi ingat kami juga mempunyai kewajiban menjaga situasi kamtibmas yang ada khususnya di wilayah Kota Tangerang ini," kata Sugeng.

Sugeng menjelaskan, polisi menyiagakan personelnya guna melakukan penjagaan dan penyekatan massa aksi tolak Omnibus Law agar demonstran tidak ke Jakarta.

Beberapa titik di antaranya berada di Kecamatan Neglasari, Jatiuwung dan Karawaci. Begitu juga wilayah perbatasan antara Jakarta dan Tangerang seperti Ciledug dan Cipondoh.

Baca juga: Aksi Protes Omnibus Law Disekat Polisi, Aliansi Buruh Sebut Pembungkaman Demokrasi

Selama penjagaan dan penyekatan, Sugeng mengaku sudah memerintahkan pasukannya untuk tidak membawa senjata api dan lebih memilih pendekatan secara preventif.

"Saya sampaikan kepada personel tak ada yang memegang senjata api, kemudian upayakan pendekatan preventif kepada teman-teman karena buruh teman-teman kita juga," kata dia.

Sebagaimana diketahui, aksi buruh menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law bergejolak di berbagai wilayah, salah satunya di Kota Tangerang.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Merugikan Kami Sebagai Buruh

Akan tetapi masa yang hendak melakukan aksi di Gedung Parlemen DPR-MPR di Senayan, Jakarta Pusat tersebut disekat oleh aparat kepolisian.

Aksi penyekatan oleh aparat kepolisian tersebut dinilai sebagai tindakan represif aparat terhadap kebebasan berpendapat.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Maman Nuriman menilai penyekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyekat masa buruh untuk datang ke DPR-RI sebagai bentuk pembungkaman demokrasi.

"Semua dilakukan penyekatan oleh aparat kepolisian. Itu artinya pembungkaman terhadap ruang demokrasi," kata Maman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI Kota Bekasi Punya 1 Alat Pengambilan Plasma Konvalesen, tapi Belum Buka Layanan

PMI Kota Bekasi Punya 1 Alat Pengambilan Plasma Konvalesen, tapi Belum Buka Layanan

Megapolitan
Wali Kota: 35 Persen Wilayah Jakbar Dataran Rendah, Pasti Ada Genangan Saat Musim Hujan

Wali Kota: 35 Persen Wilayah Jakbar Dataran Rendah, Pasti Ada Genangan Saat Musim Hujan

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Prostitusi Anak di Bawah Umur di Sunter

Kronologi Terbongkarnya Prostitusi Anak di Bawah Umur di Sunter

Megapolitan
Video Viral Tawuran di Rel Kereta Api di Tanjung Priok, Berawal dari Masalah Parkir

Video Viral Tawuran di Rel Kereta Api di Tanjung Priok, Berawal dari Masalah Parkir

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pulangkan 31 WNA yang Tak Penuhi Syarat Masuk Indonesia

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pulangkan 31 WNA yang Tak Penuhi Syarat Masuk Indonesia

Megapolitan
Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta: 153 WNA yang Masuk ke Indonesia Punya Izin Tinggal

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta: 153 WNA yang Masuk ke Indonesia Punya Izin Tinggal

Megapolitan
Pembangunan Embung Semanan dan Tegal Alur Sudah Capai 95 Persen

Pembangunan Embung Semanan dan Tegal Alur Sudah Capai 95 Persen

Megapolitan
Alat Berat Diterjunkan untuk Bersihkan Sampah di Kali Baru Cimanggis

Alat Berat Diterjunkan untuk Bersihkan Sampah di Kali Baru Cimanggis

Megapolitan
Polisi Tembak 4 Pencuri Motor di Tangerang Raya yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Polisi Tembak 4 Pencuri Motor di Tangerang Raya yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Megapolitan
Prostitusi Anak, Muncikari Mengaku Dapat Rp 1,2 Juta

Prostitusi Anak, Muncikari Mengaku Dapat Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Buron 3 Bulan, Seorang Pelaku yang Nyaris Begal Perwira Marinir Saat Bersepeda Ditangkap

Buron 3 Bulan, Seorang Pelaku yang Nyaris Begal Perwira Marinir Saat Bersepeda Ditangkap

Megapolitan
Polisi Tembak Kapten Perampok Minimarket di Ciputat

Polisi Tembak Kapten Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
1.434 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Rujukan Kota Bekasi, Mayoritas Ber-KTP Luar Daerah

1.434 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Rujukan Kota Bekasi, Mayoritas Ber-KTP Luar Daerah

Megapolitan
DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X