UU Cipta Kerja Disahkan, Kelompok Buruh di Bekasi Merasa Dibohongi

Terkait apakah jadwal mogok kerja pada 6 Oktober hingga 7 Oktober 2020 ini akan digelar, Fajar mengaku belum mengetahui lebih lanjut.

Fajar mengatakan, belum mendapat informasi dari pusat apa yang nantinya akan dilakukan buruh menanggapi pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dia mengatakan, pihanya masih mengikuti jadwal awal untuk melakukan demo serentak di perusahaan masing-masing. Pasalnya Selasa, 6 Oktober 2020 hingga Rabu, 7 Oktober para buruh akan mogok kerja serentak.

Selain itu, para buruh juga mengancam akan lakukan demo di depan kantornya masing-masing. Ada sekitar 190 kantor di Kota dan Kabupaten Bekasi yang karyawannya terdaftar sebagai anggota KSPI.

"Sampai sekarang DPP sebagai struktur organisasi belum mengeluarkan statement apapun, jadi besok kami anggap masih sesuai dengan intruksi yang sudah disampaikan ke kalangan masyarakat buruh ," tutur dia.

Sebelumnya, DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tutur dia.