Kompas.com - 05/10/2020, 22:53 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Nusantara di Komplek DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
ANTARA FOTO/Fauzan/focPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Nusantara di Komplek DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin unjuk rasa buruh pada 5-8 Oktober 2020 di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

"Dari semua izin keramaian yang diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Senin (5/10/2020).

Alasan Kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian yang diperlukan sebagai syarat untuk menggelar aksi unjuk rasa lantaran kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini cukup tinggi dan kemudian masih diberlakukan Pergub 88," katanya.

Baca juga: YLBHI: Polri Tak Berhak Cegah Unjuk Rasa Penolakan RUU Cipta Kerja

Dia pun mengimbau kepada serikat buruh dan pekerja untuk bisa memahami bahwa kegiatan unjuk rasa besar-besaran bisa membentuk satu klaster baru yang malah akan memperparah pandemi Covid-19.

"Kita mengharapkan tidak usah turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," kata Yusri.

Yusri mengatakan pihak Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah dikerahkan sebagai langkah preventif untuk mencegah unjuk rasa dengan turun ke jalan dan membuat keramaian dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis.

"Kita coba memberikan imbauan kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka mengurungkan niatnya untuk datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 (Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun ke DPR," ujarnya.

Meski demikian, Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP telah menyiapkan petugas untuk mengamankan sejumlah titik krusial dan menyiapkan 9.236 personel gabungan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bisa Keluar Masuk Tangsel Tanpa Syarat Apapun Selama Larangan Mudik

Warga Bisa Keluar Masuk Tangsel Tanpa Syarat Apapun Selama Larangan Mudik

Megapolitan
Akal-akalan Pemudik demi Lolos Penyekatan: Naik Truk Sayur dan Ambulans hingga Terobos Pembatas Tol

Akal-akalan Pemudik demi Lolos Penyekatan: Naik Truk Sayur dan Ambulans hingga Terobos Pembatas Tol

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Megapolitan
Jadi Syarat Keluar Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik, Begini Bentuk SIKM

Jadi Syarat Keluar Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik, Begini Bentuk SIKM

Megapolitan
Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Megapolitan
Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Megapolitan
Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Megapolitan
Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Megapolitan
Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Megapolitan
Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Megapolitan
Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X