Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Polda Metro Jaya Tak Terbitkan Izin Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR

Kompas.com - 05/10/2020, 22:53 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Nusantara di Komplek DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
ANTARA FOTO/Fauzan/focPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Nusantara di Komplek DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin unjuk rasa buruh pada 5-8 Oktober 2020 di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

"Dari semua izin keramaian yang diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Senin (5/10/2020).

Alasan Kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian yang diperlukan sebagai syarat untuk menggelar aksi unjuk rasa lantaran kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini cukup tinggi dan kemudian masih diberlakukan Pergub 88," katanya.

Baca juga: YLBHI: Polri Tak Berhak Cegah Unjuk Rasa Penolakan RUU Cipta Kerja

Dia pun mengimbau kepada serikat buruh dan pekerja untuk bisa memahami bahwa kegiatan unjuk rasa besar-besaran bisa membentuk satu klaster baru yang malah akan memperparah pandemi Covid-19.

"Kita mengharapkan tidak usah turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," kata Yusri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yusri mengatakan pihak Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah dikerahkan sebagai langkah preventif untuk mencegah unjuk rasa dengan turun ke jalan dan membuat keramaian dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis.

"Kita coba memberikan imbauan kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka mengurungkan niatnya untuk datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 (Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun ke DPR," ujarnya.

Meski demikian, Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP telah menyiapkan petugas untuk mengamankan sejumlah titik krusial dan menyiapkan 9.236 personel gabungan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejari Kota Tangerang Bentuk Tim Usut Pungli Bansos Tunai

Kejari Kota Tangerang Bentuk Tim Usut Pungli Bansos Tunai

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan Jadi Tempat Isolasi, Bisa Tampung 100 Pasien OTG

GOR Pulogadung Disiapkan Jadi Tempat Isolasi, Bisa Tampung 100 Pasien OTG

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok

Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok

Megapolitan
Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Megapolitan
Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Megapolitan
Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Megapolitan
Depok Kembali Jadi 'Kota Layak Anak' Predikat Nindya

Depok Kembali Jadi "Kota Layak Anak" Predikat Nindya

Megapolitan
Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Megapolitan
PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Megapolitan
Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Megapolitan
Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Megapolitan
Fakta Pungli Bansos di Tangerang: Kini Korban Sebut Tak Ada Oknum, Polisi Selidiki

Fakta Pungli Bansos di Tangerang: Kini Korban Sebut Tak Ada Oknum, Polisi Selidiki

Megapolitan
Sudah 7 Bulan Gisel dan Nobu Jadi Tersangka tapi Berkas Belum P-21, Polisi Diminta Profesional

Sudah 7 Bulan Gisel dan Nobu Jadi Tersangka tapi Berkas Belum P-21, Polisi Diminta Profesional

Megapolitan
Imbas Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok dan Hotel di Bekasi Didenda Belasan Juta

Imbas Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok dan Hotel di Bekasi Didenda Belasan Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X