Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

Kompas.com - 06/10/2020, 10:58 WIB
Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSeorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Ratusan ribu buruh di Kota dan Kabupaten Bekasi disebut akan gelar aksi mogok kerja massal dan unjuk rasa di perusahaannya masing-masing pada Selasa (6/10/2020).

Ketua Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan mengklaim, aksi itu diikuti pekerja di sekitar 10.000 perusahaan di Kota maupun Kabupaten Bekasi.

Aksi ini bentuk penolakan para buruh terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah.

"Iya serentak dua hari ini (6 dan 7 Oktober) akan mogok nasional tempatnya di masing-masing pabrik. Kalau pabrik yang di kabupaten ada 6.000 yang tersebar di kawasan maupun luar kawasan, untuk kota Bekasi sekitar 4.000 pabrik. Jumlah buruh ada sekian ratusan ribu kalau ditotal " ujar Heri saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?

Para buruh nantinya akan minta perusahaan masing-masing untuk satu suara menolak UU Cipta Kerja. Dengan begitu, penolakan makin kuat.

"Harapannya semua teman-teman yang di pabrik. Kita menyampaikan ke teman-teman untuk negosiasi lah dulu bagaimana perusahaan bisa mengeluarkan satu surat bahwa itu untuk menolak atau mencabut Omnibus Law, targetnya itu," kata Heri.

Heri mengaku kecewa dengan tindakan DPR dan pemerintah yang mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

Dengan pengesahan tersebut, kata dia, buruh merasa tidak lagi percaya terhadap Pemerintah dan DPR RI.

"Menyikapi Omnibus Law, pertama kita tidak bisa lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR RI dan Pemerintah," kata Heri.

Baca juga: Bantah Surat Palsu, KSPI Tegaskan Buruh Tetap Mogok Nasional 3 Hari

Heri menambahkan, kini para buruh dari sejumlah serikat pekerja tengah lakukan konsolidasi bagaimana cara tepat agar Pemerintah maupun DPR mencabut pengesahan UU Cipta Kerja ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Megapolitan
KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

Megapolitan
'Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner...'

"Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner..."

Megapolitan
Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Megapolitan
Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Megapolitan
Pesona Masjid Asmaul Husna, Rumah Ibadah Berselimut Kaligrafi Kufi di Tangerang...

Pesona Masjid Asmaul Husna, Rumah Ibadah Berselimut Kaligrafi Kufi di Tangerang...

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 23 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 23 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X