Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

Kompas.com - 06/10/2020, 10:58 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Ratusan ribu buruh di Kota dan Kabupaten Bekasi disebut akan gelar aksi mogok kerja massal dan unjuk rasa di perusahaannya masing-masing pada Selasa (6/10/2020).

Ketua Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan mengklaim, aksi itu diikuti pekerja di sekitar 10.000 perusahaan di Kota maupun Kabupaten Bekasi.

Aksi ini bentuk penolakan para buruh terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah.

"Iya serentak dua hari ini (6 dan 7 Oktober) akan mogok nasional tempatnya di masing-masing pabrik. Kalau pabrik yang di kabupaten ada 6.000 yang tersebar di kawasan maupun luar kawasan, untuk kota Bekasi sekitar 4.000 pabrik. Jumlah buruh ada sekian ratusan ribu kalau ditotal " ujar Heri saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?

Para buruh nantinya akan minta perusahaan masing-masing untuk satu suara menolak UU Cipta Kerja. Dengan begitu, penolakan makin kuat.

"Harapannya semua teman-teman yang di pabrik. Kita menyampaikan ke teman-teman untuk negosiasi lah dulu bagaimana perusahaan bisa mengeluarkan satu surat bahwa itu untuk menolak atau mencabut Omnibus Law, targetnya itu," kata Heri.

Heri mengaku kecewa dengan tindakan DPR dan pemerintah yang mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

Dengan pengesahan tersebut, kata dia, buruh merasa tidak lagi percaya terhadap Pemerintah dan DPR RI.

"Menyikapi Omnibus Law, pertama kita tidak bisa lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR RI dan Pemerintah," kata Heri.

Baca juga: Bantah Surat Palsu, KSPI Tegaskan Buruh Tetap Mogok Nasional 3 Hari

Heri menambahkan, kini para buruh dari sejumlah serikat pekerja tengah lakukan konsolidasi bagaimana cara tepat agar Pemerintah maupun DPR mencabut pengesahan UU Cipta Kerja ini.

Alasannya, ada sejumah poin UU Cipta Kerja yang merugikan para buruh.

"Sampai saat ini teman-teman buruh dari lintas serikat pekerja sedang melakukan konsolidasi dan kegiatan untuk bagaimana caranya Omnibus Law bisa dicabut dan kembali ke UU yang sebelumnya. Kita akan terus melakukan sekuat-kuatnya sehormat-hormatnya untuk mencabut Omnibus Law baik dengan cara litigasi (gugatan hukum) dan non litigasi (aksi unjuk rasa dan mogok massal), tutur Heri.

Sebelumnya, ada tujuh poin UU Cipta Kerja yang ditolak buruh.

Pertama, para buruh menolak penghapusan ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Baca juga: Protes UU Cipta Kerja, Buruh Ancam Mogok Kerja di Bekasi Hari Ini

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Megapolitan
Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Megapolitan
Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Megapolitan
Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Megapolitan
Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Megapolitan
Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Megapolitan
Tawuran Pecah di Flyover Pondok Kopi, Satu Remaja Kena Sabet Sajam

Tawuran Pecah di Flyover Pondok Kopi, Satu Remaja Kena Sabet Sajam

Megapolitan
Potret Rakyat Kecil yang Murung di Kampung Gembira Gembrong...

Potret Rakyat Kecil yang Murung di Kampung Gembira Gembrong...

Megapolitan
Harga Bahan Pangan Naik, Pendapatan Pedagang Sayur Ini Malah Turun

Harga Bahan Pangan Naik, Pendapatan Pedagang Sayur Ini Malah Turun

Megapolitan
Pengendara Motor di Depok Tewas Usai Dihantam Bus dari Arah Seberang

Pengendara Motor di Depok Tewas Usai Dihantam Bus dari Arah Seberang

Megapolitan
Polantas Sasar 11 Pelanggaran Ini Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Polantas Sasar 11 Pelanggaran Ini Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Megapolitan
Beredar Video Remaja 'Berani Tawuran tapi Takut Hujan' di Bekasi

Beredar Video Remaja "Berani Tawuran tapi Takut Hujan" di Bekasi

Megapolitan
Polisi Amankan 18 Remaja yang Sedang Kumpul-kumpul Diduga Hendak Tawuran

Polisi Amankan 18 Remaja yang Sedang Kumpul-kumpul Diduga Hendak Tawuran

Megapolitan
Bisnis Kue Subuh Depok Lesu sejak Pandemi, Pedagang: Kami seperti Dibabat Habis

Bisnis Kue Subuh Depok Lesu sejak Pandemi, Pedagang: Kami seperti Dibabat Habis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com