Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Tangerang Ancam Kepung Gedung DPR Rabu Besok

Kompas.com - 06/10/2020, 11:22 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
|

TANGERANG, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Tangerang mengancam akan mengepung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, merespons pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.

"Rabu besok tanggal 7 pemerintah belum merespons aspirasi kami untuk mencabut Omnibus Law ini, maka tanggal 8 kami pastikan seluruh pekerja akan mengepung DPR-RI," ujar Wakil Ketua KSPSI Tangerang Budiono kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Budi mengatakan, saat ini seluruh serikat pekerja di Tangerang sedang melakukan koordinasi untuk bersiap menggelar unjuk rasa pada Rabu besok.

Langkah lain, kata dia, buruh melakukan mogok kerja.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

"Kami melakukan aksi mogok nasional dalam tiga hari, sampai dengan tanggal 8," kata dia.

Dia menjelaskan, selain menuntut pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja, langkah lain yang tengah dipersiapkan adalah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Megapolitan
Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Megapolitan
Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Megapolitan
Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Megapolitan
Libur Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lengang

Libur Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lengang

Megapolitan
Menunggu Hasil Swab Test, 103 WNA Pencari Suaka di Tangsel Diminta Isolasi Mandiri

Menunggu Hasil Swab Test, 103 WNA Pencari Suaka di Tangsel Diminta Isolasi Mandiri

Megapolitan
Sakit Stroke, Pasien 60 Tahun Tewas Setelah Lompat dari Lantai 5 RS Tarakan

Sakit Stroke, Pasien 60 Tahun Tewas Setelah Lompat dari Lantai 5 RS Tarakan

Megapolitan
Pesepeda Hendak Dibegal di Kembangan, Ini Kronologinya

Pesepeda Hendak Dibegal di Kembangan, Ini Kronologinya

Megapolitan
Warga Korban Banjir Sebut PT Khong Guan Janjikan CSR dan Pekerjaan

Warga Korban Banjir Sebut PT Khong Guan Janjikan CSR dan Pekerjaan

Megapolitan
PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi, Ini Respons Warga

PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi, Ini Respons Warga

Megapolitan
Mencari Lokasi Isolasi OTG Covid-19 di Depok...

Mencari Lokasi Isolasi OTG Covid-19 di Depok...

Megapolitan
Kisah Tukang Galian asal Brebes, Setia Menunggu Kerja di Lebak Bulus sejak Puluhan Tahun Lalu

Kisah Tukang Galian asal Brebes, Setia Menunggu Kerja di Lebak Bulus sejak Puluhan Tahun Lalu

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

Megapolitan
Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X