Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Tangerang Ancam Kepung Gedung DPR Rabu Besok

Kompas.com - 06/10/2020, 11:22 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
|

TANGERANG, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Tangerang mengancam akan mengepung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, merespons pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.

"Rabu besok tanggal 7 pemerintah belum merespons aspirasi kami untuk mencabut Omnibus Law ini, maka tanggal 8 kami pastikan seluruh pekerja akan mengepung DPR-RI," ujar Wakil Ketua KSPSI Tangerang Budiono kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Budi mengatakan, saat ini seluruh serikat pekerja di Tangerang sedang melakukan koordinasi untuk bersiap menggelar unjuk rasa pada Rabu besok.

Langkah lain, kata dia, buruh melakukan mogok kerja.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

"Kami melakukan aksi mogok nasional dalam tiga hari, sampai dengan tanggal 8," kata dia.

Dia menjelaskan, selain menuntut pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja, langkah lain yang tengah dipersiapkan adalah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Megapolitan
Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
Toko PS Store di Condet Terbakar

Toko PS Store di Condet Terbakar

Megapolitan
Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Megapolitan
Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Megapolitan
Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Megapolitan
Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Megapolitan
Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Megapolitan
Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.