Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/10/2020, 12:21 WIB
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Ratusan ribu buruh di Kota/Kabupaten Bekasi disebut menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa di lingkungan kerjanya masing-masing, Senin (6/10/2020).

Aksi tersebut merespons disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.

Ketua Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan mengatakan, para buruh siap menanggung segala risiko dampak mogok kerja dan unjuk rasa, termasuk terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tetapi kalau misalkan teman-teman mogok nasional mengalami risikonya banyak. Kita sudah memprediksikan risiko itu. Risiko PHK karena mogok nasional melanggar Undang-Undang yang ada, itu sudah kita perhitungkan. Jadi menurut kami, apa yang sudah ada saat ini kita sudah perhitungkan dan kita sudah bilang ke teman-teman dalam mogok nasional ini ada dampaknya," ujar Heri saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Tangerang Ancam Kepung Gedung DPR Rabu Besok

Meski demikian, ia minta para buruh melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada perusahaan masing-masing sebelum mengambil tindakan mogok kerja.

"Kita menyampaikan ke teman-teman untuk negosiasilah dahulu bagaimana perusahaan bisa mengeluarkan satu surat menolak atau mencabut UU Cipta Kerja, targetnya itu," kata dia.

Ia mengklaim, para buruh rela jika aksi mogok kerja berakhir dengan PHK. Pasalnya, kata Heri, buruh lebih baik terkena PHK saat ini dibanding setelah UU Cipta Kerja diberlakukan.

"Jadi menurut kami, apa yang sudah ada saat ini kita sudah perhitungkan dan kita sudah bilang ke teman-teman dalam mogok nasional ini ada dampaknya. Kemudian teman-teman bilang 'kalau mau PHK, PHK sekarang aja'. Kenapa sekarang? Karena kalau udah berlakunya Omnibus law, ada yang 10 bulan upah tergradasi. Kemudian teman-teman berpikir 'ah hari ini, ya sudah ngga apa-apa (kenaPHK)'," kata dia.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

Heri menambahkan, jika aksi mogok kerja tak bisa mencabut pengesahan UU Cipta Kerja, maka buruh akan melakukan langkah lain.

Salah satunya, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kemungkinan besar kalau mogok nasional tidak direspons, maka kami akan konsolidasi akbar. Akhir mogok nasional kan tanggal 8 Oktober. Apakah ke DPR atau kemana tanggal 8 Oktober. Konsolidasinya tanggal 7 Oktober atau bisa dengan buat gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ucap dia.

Meski demikian, ia beraharap aksi mogok kerja bisa mencabut pengesahan UU Cipta Kerja.

Dia juga memastikan aksi mogok kerja digelar dengan mentaati aturan protokol kesehatan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta, Pengemudi Ojol: Kami Tetap Menolak

Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta, Pengemudi Ojol: Kami Tetap Menolak

Megapolitan
Cari Tahu Pembunuh Sopir Taksi Online, Keluarga Sempat Datangi Rumah Warga untuk Minta Rekaman CCTV

Cari Tahu Pembunuh Sopir Taksi Online, Keluarga Sempat Datangi Rumah Warga untuk Minta Rekaman CCTV

Megapolitan
Rumah di Bekasi Timur Terbakar Akibat Korsleting, Kerugian Ditaksir Rp 120 Juta

Rumah di Bekasi Timur Terbakar Akibat Korsleting, Kerugian Ditaksir Rp 120 Juta

Megapolitan
Gangster Menyerang dengan Sajam Tanpa Alasan Jelas, Warga Kreo Tangerang Panik Kabur ke Gang-gang

Gangster Menyerang dengan Sajam Tanpa Alasan Jelas, Warga Kreo Tangerang Panik Kabur ke Gang-gang

Megapolitan
Suara AKBP Dody Meninggi saat Perintahkan Anak Buah Pindahkan Sabu-sabu ke Ruang Kerjanya

Suara AKBP Dody Meninggi saat Perintahkan Anak Buah Pindahkan Sabu-sabu ke Ruang Kerjanya

Megapolitan
Polisi Sebut Pengendara Fortuner Berpelat Polri Terobos Lampu Merah, lalu Tabrak Motor yang Melaju Kencang

Polisi Sebut Pengendara Fortuner Berpelat Polri Terobos Lampu Merah, lalu Tabrak Motor yang Melaju Kencang

Megapolitan
Pengendara Fortuner Berpelat Polri yang Tabrak Motor di Rawamangun: Saya Tanggung Jawab Semuanya...

Pengendara Fortuner Berpelat Polri yang Tabrak Motor di Rawamangun: Saya Tanggung Jawab Semuanya...

Megapolitan
Ahli Waris Ancam Kembali Tutup Tol Jatikarya jika Uang Ganti Rugi Lahan Tak Dibayar dalam Sepekan

Ahli Waris Ancam Kembali Tutup Tol Jatikarya jika Uang Ganti Rugi Lahan Tak Dibayar dalam Sepekan

Megapolitan
Anies Sengaja Bangun JIS dengan Sedikit Lahan Parkir, Ini Alasannya…

Anies Sengaja Bangun JIS dengan Sedikit Lahan Parkir, Ini Alasannya…

Megapolitan
Depan Rumahnya Jadi Parkiran Kedai Bakmi, Warga Kwitang Ribut dengan Juru Parkir

Depan Rumahnya Jadi Parkiran Kedai Bakmi, Warga Kwitang Ribut dengan Juru Parkir

Megapolitan
Kamera CCTV Warga Rekam Detik-detik Sebelum Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok

Kamera CCTV Warga Rekam Detik-detik Sebelum Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok

Megapolitan
Ironi JIS, Stadion Megah Berstandar Internasional yang Minim Akses dan Lahan Parkir

Ironi JIS, Stadion Megah Berstandar Internasional yang Minim Akses dan Lahan Parkir

Megapolitan
Video Kejadian Murid Bentak Guru Viral, Kepala SMK Pustek Serpong Panggil Orangtua

Video Kejadian Murid Bentak Guru Viral, Kepala SMK Pustek Serpong Panggil Orangtua

Megapolitan
Polda Metro Selidiki Pidana Pemalsuan pada Pengendara Mobil Berpelat Polisi yang Tabrak Motor di Rawamangun

Polda Metro Selidiki Pidana Pemalsuan pada Pengendara Mobil Berpelat Polisi yang Tabrak Motor di Rawamangun

Megapolitan
Bentuk Pertahanan Ahli Waris di Tol Jatikarya, Bangun Gubuk dan Bakar Ban untuk Tuntut Ganti Rugi

Bentuk Pertahanan Ahli Waris di Tol Jatikarya, Bangun Gubuk dan Bakar Ban untuk Tuntut Ganti Rugi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.