Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Kompas.com - 06/10/2020, 12:21 WIB
Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSeorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Ratusan ribu buruh di Kota/Kabupaten Bekasi disebut menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa di lingkungan kerjanya masing-masing, Senin (6/10/2020).

Aksi tersebut merespons disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.

Ketua Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan mengatakan, para buruh siap menanggung segala risiko dampak mogok kerja dan unjuk rasa, termasuk terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tetapi kalau misalkan teman-teman mogok nasional mengalami risikonya banyak. Kita sudah memprediksikan risiko itu. Risiko PHK karena mogok nasional melanggar Undang-Undang yang ada, itu sudah kita perhitungkan. Jadi menurut kami, apa yang sudah ada saat ini kita sudah perhitungkan dan kita sudah bilang ke teman-teman dalam mogok nasional ini ada dampaknya," ujar Heri saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Tangerang Ancam Kepung Gedung DPR Rabu Besok

Meski demikian, ia minta para buruh melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada perusahaan masing-masing sebelum mengambil tindakan mogok kerja.

"Kita menyampaikan ke teman-teman untuk negosiasilah dahulu bagaimana perusahaan bisa mengeluarkan satu surat menolak atau mencabut UU Cipta Kerja, targetnya itu," kata dia.

Ia mengklaim, para buruh rela jika aksi mogok kerja berakhir dengan PHK. Pasalnya, kata Heri, buruh lebih baik terkena PHK saat ini dibanding setelah UU Cipta Kerja diberlakukan.

"Jadi menurut kami, apa yang sudah ada saat ini kita sudah perhitungkan dan kita sudah bilang ke teman-teman dalam mogok nasional ini ada dampaknya. Kemudian teman-teman bilang 'kalau mau PHK, PHK sekarang aja'. Kenapa sekarang? Karena kalau udah berlakunya Omnibus law, ada yang 10 bulan upah tergradasi. Kemudian teman-teman berpikir 'ah hari ini, ya sudah ngga apa-apa (kenaPHK)'," kata dia.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

Heri menambahkan, jika aksi mogok kerja tak bisa mencabut pengesahan UU Cipta Kerja, maka buruh akan melakukan langkah lain.

Salah satunya, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kemungkinan besar kalau mogok nasional tidak direspons, maka kami akan konsolidasi akbar. Akhir mogok nasional kan tanggal 8 Oktober. Apakah ke DPR atau kemana tanggal 8 Oktober. Konsolidasinya tanggal 7 Oktober atau bisa dengan buat gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ucap dia.

Meski demikian, ia beraharap aksi mogok kerja bisa mencabut pengesahan UU Cipta Kerja.

Dia juga memastikan aksi mogok kerja digelar dengan mentaati aturan protokol kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Megapolitan
Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Megapolitan
437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

Megapolitan
Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

Megapolitan
5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Megapolitan
Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Megapolitan
APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

Megapolitan
Warga Rawa Bunga Setor 180 Kg Sampah ke Bank Sampah, Sebagian Hasilnya untuk Anak Yatim Piatu

Warga Rawa Bunga Setor 180 Kg Sampah ke Bank Sampah, Sebagian Hasilnya untuk Anak Yatim Piatu

Megapolitan
Tuntaskan Kasus Lama, Polisi Panggil Eggi Sudjana Tersangka Kasus Makar

Tuntaskan Kasus Lama, Polisi Panggil Eggi Sudjana Tersangka Kasus Makar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X