TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut tiga, Ruhamaben menyebut, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tanda ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil dan terkesan pro Asing
UU Cipta Kerja tetap disahkan DPR dan pemerintah meski ditolak kalangan buruh.
"Ini rezim antiwong cilik. Terkesan pro pengusaha dan pro asing, tidak berpihak pada pekerja yang notabene jumlahnya mayoritas," kata Ruhamaben kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).
Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, para eksekutif dan legislatif terkesan lebih berpihak pada pengusaha asing dan mengesampingkan nasib para buruh atau pekerja.
Terlebih, kata dia, Pemerintah dan DPR sangat terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dengan dalih mendatangkan investor ke Tanah Air.
"Harusnya jangan buru-buru lah disahkan, ini kan masih pandemi. Harus diberi masukan masyarakat, diuji publik dahulu," kata dia.
"Jangan dengan alasan menarik investasi, buruh dikorbankan," sambungnya.
Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.
Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:
Penghapusan upah minimum
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan