UU Cipta Kerja Disahkan, Calon Wakil Walkot Tangsel Ruhamaben: Rezim Anti-Wong Cilik

Kompas.com - 06/10/2020, 14:16 WIB
Ruhamaben Dokumentasi Pribadi/INSTAGRAMRuhamaben
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut tiga, Ruhamaben menyebut, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tanda ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil dan terkesan pro Asing

UU Cipta Kerja tetap disahkan DPR dan pemerintah meski ditolak kalangan buruh.

"Ini rezim antiwong cilik. Terkesan pro pengusaha dan pro asing, tidak berpihak pada pekerja yang notabene jumlahnya mayoritas," kata Ruhamaben kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, para eksekutif dan legislatif terkesan lebih berpihak pada pengusaha asing dan mengesampingkan nasib para buruh atau pekerja.

Terlebih, kata dia, Pemerintah dan DPR sangat terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dengan dalih mendatangkan investor ke Tanah Air.

"Harusnya jangan buru-buru lah disahkan, ini kan masih pandemi. Harus diberi masukan masyarakat, diuji publik dahulu," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan dengan alasan menarik investasi, buruh dikorbankan," sambungnya.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan Transjakarta Paling Banyak Disebabkan Bus Menabrak

Kecelakaan Transjakarta Paling Banyak Disebabkan Bus Menabrak

Megapolitan
Ditinggal Sopir ke Toilet, Bus Transjakarta Tabrak Tembok di Halte Puri Beta 2

Ditinggal Sopir ke Toilet, Bus Transjakarta Tabrak Tembok di Halte Puri Beta 2

Megapolitan
Hari Pertama Mogok Kerja di Kota Tangerang, Buruh 'Sweeping' Sejumlah Perusahaan

Hari Pertama Mogok Kerja di Kota Tangerang, Buruh "Sweeping" Sejumlah Perusahaan

Megapolitan
Dirut Sebut Ada 502 Kecelakaan Bus Transjakarta pada Januari-Oktober 2021

Dirut Sebut Ada 502 Kecelakaan Bus Transjakarta pada Januari-Oktober 2021

Megapolitan
Masih Butuh Bukti dan Saksi, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Masih Butuh Bukti dan Saksi, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Demo di Gedung DPRD, Ormas PP Depok Tuntut Junimart Girsang Dipecat dari DPR

Demo di Gedung DPRD, Ormas PP Depok Tuntut Junimart Girsang Dipecat dari DPR

Megapolitan
7 Mobil Kena Derek karena Parkir Liar di Matraman, Tiap Kendaraan Didenda Rp 500.000

7 Mobil Kena Derek karena Parkir Liar di Matraman, Tiap Kendaraan Didenda Rp 500.000

Megapolitan
Terkait Tambal Sulam Sumur Resapan, DPRD DKI: Perencanaan Program Andalan Anies Tidak Matang

Terkait Tambal Sulam Sumur Resapan, DPRD DKI: Perencanaan Program Andalan Anies Tidak Matang

Megapolitan
Tuntut Junimart Girsang Minta Maaf, Ormas PP Demo 'Lorengkan Depok' di Gedung DPRD

Tuntut Junimart Girsang Minta Maaf, Ormas PP Demo "Lorengkan Depok" di Gedung DPRD

Megapolitan
Jalan Panjang Dirikan GKI Yasmin, Proses Hukum Sampai MA hingga 130 Pertemuan

Jalan Panjang Dirikan GKI Yasmin, Proses Hukum Sampai MA hingga 130 Pertemuan

Megapolitan
Di Balik Pembangunan GKI Yasmin, 130 Pertemuan demi Selesaikan Konflik Belasan Tahun

Di Balik Pembangunan GKI Yasmin, 130 Pertemuan demi Selesaikan Konflik Belasan Tahun

Megapolitan
Operasional 229 Bus Dihentikan Sementara, PT Transjakarta Gunakan Armada Cadangan

Operasional 229 Bus Dihentikan Sementara, PT Transjakarta Gunakan Armada Cadangan

Megapolitan
Menag: Pembangunan GKI Yasmin Bogor Bukti Indonesia Rukun dan Damai

Menag: Pembangunan GKI Yasmin Bogor Bukti Indonesia Rukun dan Damai

Megapolitan
Kronologi Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi

Kronologi Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi

Megapolitan
Ormas PP Berencana Unjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Depok, Polisi Siapkan Penjagaan

Ormas PP Berencana Unjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Depok, Polisi Siapkan Penjagaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.