UU Cipta Kerja Disahkan, Calon Wakil Walkot Tangsel Ruhamaben: Rezim Anti-Wong Cilik

Kompas.com - 06/10/2020, 14:16 WIB
Ruhamaben Dokumentasi Pribadi/INSTAGRAMRuhamaben
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut tiga, Ruhamaben menyebut, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tanda ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil dan terkesan pro Asing

UU Cipta Kerja tetap disahkan DPR dan pemerintah meski ditolak kalangan buruh.

"Ini rezim antiwong cilik. Terkesan pro pengusaha dan pro asing, tidak berpihak pada pekerja yang notabene jumlahnya mayoritas," kata Ruhamaben kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, para eksekutif dan legislatif terkesan lebih berpihak pada pengusaha asing dan mengesampingkan nasib para buruh atau pekerja.

Terlebih, kata dia, Pemerintah dan DPR sangat terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dengan dalih mendatangkan investor ke Tanah Air.

"Harusnya jangan buru-buru lah disahkan, ini kan masih pandemi. Harus diberi masukan masyarakat, diuji publik dahulu," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan dengan alasan menarik investasi, buruh dikorbankan," sambungnya.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

Jam lembur lebih lama

Dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja di Depok Jamin Tak Ada Sweeping

Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

Kontrak seumur hidup dan rentan PHK

Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

Sementara, Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir.

Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.

Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi.

Bahkan, pengusaha diniali bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Pemotongan waktu istirahat

Pada Pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

Mempermudah perekrutan TKA

Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagih Anies Revisi UMP DKI 2022, Perwakilan Massa Buruh Diterima Audiensi di Balai Kota

Tagih Anies Revisi UMP DKI 2022, Perwakilan Massa Buruh Diterima Audiensi di Balai Kota

Megapolitan
Cynthiara Alona Hanya Divonis 10 Bulan Penjara, PN Tangerang Ungkap Alasannya

Cynthiara Alona Hanya Divonis 10 Bulan Penjara, PN Tangerang Ungkap Alasannya

Megapolitan
Jaksa Banding atas Vonis 10 Bulan Penjara terhadap Cynthiara Alona

Jaksa Banding atas Vonis 10 Bulan Penjara terhadap Cynthiara Alona

Megapolitan
Setengah Ton Ganja Kering Siap Edar Diamankan dari Pengedar Jaringan Lintas Sumatera

Setengah Ton Ganja Kering Siap Edar Diamankan dari Pengedar Jaringan Lintas Sumatera

Megapolitan
Pastikan Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Gerakkan Terorisme, Munarman: Saya Makin Tidak Mengerti...

Pastikan Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Gerakkan Terorisme, Munarman: Saya Makin Tidak Mengerti...

Megapolitan
Buruh Padati Balai Kota DKI, Tagih Janji Anies Tinjau Ulang UMP 2022

Buruh Padati Balai Kota DKI, Tagih Janji Anies Tinjau Ulang UMP 2022

Megapolitan
Omicron Masuk Indonesia: Terdeteksi di Cikarang, Jangkiti 4 Warga Jakarta

Omicron Masuk Indonesia: Terdeteksi di Cikarang, Jangkiti 4 Warga Jakarta

Megapolitan
Duduk Perkara Munarman Didakwa Pasal Terorisme, Menciptakan Suasana Teror Berkait Kemunculan ISIS 2014

Duduk Perkara Munarman Didakwa Pasal Terorisme, Menciptakan Suasana Teror Berkait Kemunculan ISIS 2014

Megapolitan
Pukul 15.10 WIB, Massa Buruh di Patung Kuda Bergeser ke Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Pukul 15.10 WIB, Massa Buruh di Patung Kuda Bergeser ke Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Megapolitan
Cythiara Alona Divonis 10 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi Anak di Hotelnya

Cythiara Alona Divonis 10 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi Anak di Hotelnya

Megapolitan
Selesai Audiensi dengan MK, Massa Buruh Lanjutkan Demo di Kantor Anies

Selesai Audiensi dengan MK, Massa Buruh Lanjutkan Demo di Kantor Anies

Megapolitan
Kisah Orang Jujur Kembalikan Barang Temuan, Cek Rp 35 Miliar hingga Uang Rp 500 Juta

Kisah Orang Jujur Kembalikan Barang Temuan, Cek Rp 35 Miliar hingga Uang Rp 500 Juta

Megapolitan
Dapur Umum Dibuka di Kelurahan Ancol untuk Warga Terdampak Banjir Rob

Dapur Umum Dibuka di Kelurahan Ancol untuk Warga Terdampak Banjir Rob

Megapolitan
Siap Ikuti Aturan soal PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Tangerang: Tak Ada Pilihan

Siap Ikuti Aturan soal PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Tangerang: Tak Ada Pilihan

Megapolitan
Munarman Didakwa dengan 3 Pasal Terkait Terorisme

Munarman Didakwa dengan 3 Pasal Terkait Terorisme

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.