Kompas.com - 06/10/2020, 15:45 WIB
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJABuruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) tetap memperhatikan dan melindungi kesejahteraan kaum buruh.

Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan buruh saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany terkait penolakan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah SPSI Tangsel Vanny Sompie mengatakan, dalam pertemuan tersebut terdapat enam orang perwakilan buruh yang hadir di Balai Kota Tangsel.

Baca juga: Serikat Pekerja Akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

"Perwakilan Serikat meminta Pemerintah Daerah Tangsel melalui Wali Kota Tangsel agar tetap memerhatikan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya," ujar kepada Kompas.com, Selasa.

Menurut Vanny, langkah itu perlu dilakukan Pemkot Tangsel karena Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020) kemarin, telah mengurangi hak dan kesejahteraan para buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, kondisi tersebut berpotensi memberikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Tangsel, karena menurunnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Menaker: Baca UU Cipta Kerja secara Utuh, Banyak Aspirasi Pekerja Diakomodasi

"Maka akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat atau buruh yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk di Tangsel," kata dia.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Megapolitan
Video Dugaan Pungli di Pasar Kramatjati Viral, Pengelola Pasang Imbauan

Video Dugaan Pungli di Pasar Kramatjati Viral, Pengelola Pasang Imbauan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Segera Pindahkan Makam yang Tertimbun Sampah

Pemkot Bekasi Segera Pindahkan Makam yang Tertimbun Sampah

Megapolitan
Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Megapolitan
Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Megapolitan
Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan Modus Penerimaan PNS, Para Korban Rugi Rp 9,7 M

Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan Modus Penerimaan PNS, Para Korban Rugi Rp 9,7 M

Megapolitan
Dari Berbagi Seporsi Nasi, Berujung Gerakan yang Menginspirasi

Dari Berbagi Seporsi Nasi, Berujung Gerakan yang Menginspirasi

Megapolitan
Akan Ada 148 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Pekan Depan

Akan Ada 148 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Pekan Depan

Megapolitan
PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Dibatalkan, Dindik: Jangan Sampai Ada Klaster Covid-19

PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Dibatalkan, Dindik: Jangan Sampai Ada Klaster Covid-19

Megapolitan
Pasar Jaya Sebut Petugas yang Pungli di Pasar Induk Kramatjati Ingin Cari Keuntungan Pribadi

Pasar Jaya Sebut Petugas yang Pungli di Pasar Induk Kramatjati Ingin Cari Keuntungan Pribadi

Megapolitan
Pasar Jaya Sebut Pelaku Pungli di Pasar Induk Kramatjati Telah Dipecat Pihak Ketiga

Pasar Jaya Sebut Pelaku Pungli di Pasar Induk Kramatjati Telah Dipecat Pihak Ketiga

Megapolitan
Penumpang Kereta dan Puluhan Donor Dermakan Darah di Stasiun Senen

Penumpang Kereta dan Puluhan Donor Dermakan Darah di Stasiun Senen

Megapolitan
Fakta Pembunuhan Anggota TNI di Depok, Niat Melerai Perkelahian tapi Berujung Tewas Ditusuk

Fakta Pembunuhan Anggota TNI di Depok, Niat Melerai Perkelahian tapi Berujung Tewas Ditusuk

Megapolitan
Pelaku Mengaku Tebar Ranjau Paku Bersama Anggota Dishub, Ini Kata Polisi

Pelaku Mengaku Tebar Ranjau Paku Bersama Anggota Dishub, Ini Kata Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.