UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Pekerja Desak Pemkot Lindungi Kesejahteraan Buruh di Tangsel

Kompas.com - 06/10/2020, 15:45 WIB
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJABuruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) tetap memperhatikan dan melindungi kesejahteraan kaum buruh.

Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan buruh saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany terkait penolakan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah SPSI Tangsel Vanny Sompie mengatakan, dalam pertemuan tersebut terdapat enam orang perwakilan buruh yang hadir di Balai Kota Tangsel.

Baca juga: Serikat Pekerja Akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

"Perwakilan Serikat meminta Pemerintah Daerah Tangsel melalui Wali Kota Tangsel agar tetap memerhatikan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya," ujar kepada Kompas.com, Selasa.

Menurut Vanny, langkah itu perlu dilakukan Pemkot Tangsel karena Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020) kemarin, telah mengurangi hak dan kesejahteraan para buruh.

Sehingga, kondisi tersebut berpotensi memberikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Tangsel, karena menurunnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Menaker: Baca UU Cipta Kerja secara Utuh, Banyak Aspirasi Pekerja Diakomodasi

"Maka akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat atau buruh yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk di Tangsel," kata dia.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Megapolitan
Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Megapolitan
Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Megapolitan
Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Megapolitan
Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Megapolitan
Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Megapolitan
Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Megapolitan
Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Megapolitan
Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Megapolitan
Semua Masjid Gelar Shalat Id, Wali Kota Bekasi: Lebaran Tahun Ini Lebih Semarak

Semua Masjid Gelar Shalat Id, Wali Kota Bekasi: Lebaran Tahun Ini Lebih Semarak

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 | PNS Ogah Naik Jabatan

[POPULER JABODETABEK] Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 | PNS Ogah Naik Jabatan

Megapolitan
Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid Al-Azhar

Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid Al-Azhar

Megapolitan
Gelar Shalat Id, Masjid Keramat Luar Batang Dipadati Jemaah

Gelar Shalat Id, Masjid Keramat Luar Batang Dipadati Jemaah

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja di Jatinegara Tawuran karena Petasan, Seorang Bocah Terluka

Dua Kelompok Remaja di Jatinegara Tawuran karena Petasan, Seorang Bocah Terluka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X