Kompas.com - 06/10/2020, 15:45 WIB
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) tetap memperhatikan dan melindungi kesejahteraan kaum buruh.

Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan buruh saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany terkait penolakan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah SPSI Tangsel Vanny Sompie mengatakan, dalam pertemuan tersebut terdapat enam orang perwakilan buruh yang hadir di Balai Kota Tangsel.

Baca juga: Serikat Pekerja Akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

"Perwakilan Serikat meminta Pemerintah Daerah Tangsel melalui Wali Kota Tangsel agar tetap memerhatikan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya," ujar kepada Kompas.com, Selasa.

Menurut Vanny, langkah itu perlu dilakukan Pemkot Tangsel karena Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020) kemarin, telah mengurangi hak dan kesejahteraan para buruh.

Sehingga, kondisi tersebut berpotensi memberikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Tangsel, karena menurunnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Menaker: Baca UU Cipta Kerja secara Utuh, Banyak Aspirasi Pekerja Diakomodasi

"Maka akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat atau buruh yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk di Tangsel," kata dia.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

Jam lembur lebih lama

Dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.

Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

Kontrak seumur hidup dan rentan PHK

Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

Sementara, Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir.

Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.

Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi.

Bahkan, pengusaha diniali bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Pemotongan waktu istirahat

Pada Pasal 79 Ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam Ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

Mempermudah perekrutan TKA

Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Bogor

8 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Bogor

Megapolitan
10 Tempat Wisata di Bogor yang Dekat Stasiun

10 Tempat Wisata di Bogor yang Dekat Stasiun

Megapolitan
24 Rekomendasi Tempat Makan Seafood di Jakarta Utara

24 Rekomendasi Tempat Makan Seafood di Jakarta Utara

Megapolitan
Daftar Mall di Tangerang Raya

Daftar Mall di Tangerang Raya

Megapolitan
15 Tempat Main Outdoor untuk Anak di Jakarta Timur

15 Tempat Main Outdoor untuk Anak di Jakarta Timur

Megapolitan
6 Pegawai Holywings yang Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

6 Pegawai Holywings yang Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Ungkap Motif Holywings Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Polisi Ungkap Motif Holywings Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Jalan di Sekitar JIS Ditutup Saat Pelaksanaan Malam Puncak HUT DKI Jakarta

Jalan di Sekitar JIS Ditutup Saat Pelaksanaan Malam Puncak HUT DKI Jakarta

Megapolitan
Satu Perampok Puluhan Minimarket yang Todongkan Pistol dan Siram Bensin ke Kasir adalah Residivis Kasus Sama

Satu Perampok Puluhan Minimarket yang Todongkan Pistol dan Siram Bensin ke Kasir adalah Residivis Kasus Sama

Megapolitan
Pemkot Bogor Lakukan Kajian untuk Tetapkan Tarif Biskita Transpakuan

Pemkot Bogor Lakukan Kajian untuk Tetapkan Tarif Biskita Transpakuan

Megapolitan
Massa GP Ansor Datangi Holywings Gunawarman, Protes Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Massa GP Ansor Datangi Holywings Gunawarman, Protes Promosi Miras Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Kenaikan Kasus Covid-19 di Kota Bogor Diprediksi Terjadi hingga 2 Pekan ke Depan

Kenaikan Kasus Covid-19 di Kota Bogor Diprediksi Terjadi hingga 2 Pekan ke Depan

Megapolitan
Anies Klaim 45 Persen Pengunjung Ajang Formula E Jakarta adalah Milenial

Anies Klaim 45 Persen Pengunjung Ajang Formula E Jakarta adalah Milenial

Megapolitan
6 Pegawai Holywings Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama dalam Promo Miras, Ini Jabatan dan Perannya

6 Pegawai Holywings Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama dalam Promo Miras, Ini Jabatan dan Perannya

Megapolitan
Saat Anies Kenalkan Pedagang Bakso di Ajang Jakarta E-Prix, Sebut Formula E Juga Dinikmati Pelaku UMKM...

Saat Anies Kenalkan Pedagang Bakso di Ajang Jakarta E-Prix, Sebut Formula E Juga Dinikmati Pelaku UMKM...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.