Kompas.com - 06/10/2020, 16:17 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.
|


JAKARTA.KOMPAS.com - Koordinator Forum Buruh Kawasan Hilman Firmansyah mengatakan, 3.000 buruh sedang menjalankan aksi demonstrasi di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2020).

Beberapa perusahaan memang ada yang mengizinkan karyawannya terjun dalam aksi penolakan UU omnibus law Cipta Kerja. Namun, ada juga yang melarang karyawan yang ikut aksi.

Bahkan, Hilman tak memungkiri ada buruh yang diintimidasi pihak perusahaan jika mereka ikut aksi.

Hilman berujar, hal buruk yang biasa menimpa buruh adalah pemotongan upah, kehilangan hak-hak sebagai karyawan, hingga terkena PHK.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Pekerja Desak Pemkot Lindungi Kesejahteraan Buruh di Tangsel

“Itu tidak tutup mata memang selama ini hal tersebut kerap terjadi,” kata dia saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).

Jika ditemukan tindakan intimidasi perusahaan selama demonstrasi penolakan UU omnibus law, maka pihaknya tak segan membela buruh yang jadi korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hilman mengaku siap memberikan pendampingan hukum untuk menindak aksi intimidasi yang dilakukan perusahaan.

“Kita akan tetap mendampingi dan mengadvokasi bila mana ada buruh-buruh dari pihak perusahaan atau manajamen, bung,” kata dia.

Baca juga: Ketentuan Upah Minimum yang Wajib Pekerja Tahu Setelah UU Cipta Kerja Disahkan...

Hilman berujar, pihaknya memiliki tim advokasi yang disediakan khusus untuk mendampingi para buruh yang jadi korban intimidasi perusahaan.

Namun, sejauh ini, Hilman belum menerima laporan adanya perusahaan yang memperlakukan secara tak adil karyawannya yang ikut aksi tolak UU omnibus law.

“Belum ada laporan dari kawan kawan buruh, nanti setelah aksi kita akan evaluasi , karena aksi ini berlansung dari tanggal 6,7, dan 8 Oktober,” kata dia.

Terlepas dari itu, sejauh ini aksi yang digelar kawanan buruh hari ini berjalan damai dan kondusif. Mereka tetap jalankan aksi di sekitaran kawasan industri dan tak lupa menerapkan protokol kesehatan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 23 Kasus Covid-19 di Tangsel, 22 Orang Sembuh

UPDATE 23 September: Tambah 23 Kasus Covid-19 di Tangsel, 22 Orang Sembuh

Megapolitan
Jenazah Lansia Ditemukan di Rumahnya di Bekasi, Diduga Sudah Sepekan Meninggal

Jenazah Lansia Ditemukan di Rumahnya di Bekasi, Diduga Sudah Sepekan Meninggal

Megapolitan
Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan, Polisi Periksa Saksi dan Ambil Sampel

Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan, Polisi Periksa Saksi dan Ambil Sampel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.