Kompas.com - 06/10/2020, 16:59 WIB
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kelompok dan Serikat buruh tidak diizinkan melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan pandemi Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangerang Selatan Vanny Sompie menyebut, larangan yang dikeluarkan tersebut terkesan diskriminatif.

Pasalnya, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan kepolisian terkait aksi demonstrasi dengan penyelenggaraan Pilkada yang sama-sama mengumpulkan massa, seperti di Tangerang Selatan.

Baca juga: Buruh Tolak UU Cipta Kerja, Kawasan Industri Jatake Kota Tangerang Disekat Polisi

"Ya saya kira kalau ada perlakuan yang berbeda terhadap suatu kegiatan yang sama-sama ada unsur mengumpulkan massa, berarti disitu ada perlakuan yang diskriminatif," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Vanny menduga bahwa aksi demonstrasi tidak diizinkan karena mempertimbangkan masifnya pergerakan massa buruh dan dilakukan secara serempak.

Terlebih, rencana aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja digaungkan di media. Sehingga ada kekhawatiran berlebihan dari pihak kepolisian terkait kegiatan tersebut.

"Gema aksinya dikumandangkan secara masif juga melalui semua media. Namun, memang apapun alasannya, kesannya ada perlakuan diskriminatif," pungkasnya.

Baca juga: 18 Anggota DPR Positif Covid-19, UU Cipta Kerja Pun Buru-buru Disahkan

Untuk diketahui, telegram tersebut berisi sejumlah perintah untuk antisipasi aksi unjuk rasa (unras) dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Di antaranya yaitu, perintah melakukan deteksi dini, mencegah aksi unras guna memutus penyebaran Covid-19, patroli siber, hingga kontra narasi.

Pandemi Covid-19 dijadikan alasan Polri untuk tidak memberikan izin unras. Salah satu tugas Polri adalah memutus penyebaran virus corona.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Megapolitan
Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Megapolitan
Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Megapolitan
Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X