Beda Sikap Polisi soal Izin Demo dan Pilkada, Serikat Pekerja: Diskriminatif

Kompas.com - 06/10/2020, 16:59 WIB
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kelompok dan Serikat buruh tidak diizinkan melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan pandemi Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangerang Selatan Vanny Sompie menyebut, larangan yang dikeluarkan tersebut terkesan diskriminatif.

Pasalnya, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan kepolisian terkait aksi demonstrasi dengan penyelenggaraan Pilkada yang sama-sama mengumpulkan massa, seperti di Tangerang Selatan.

Baca juga: Buruh Tolak UU Cipta Kerja, Kawasan Industri Jatake Kota Tangerang Disekat Polisi

"Ya saya kira kalau ada perlakuan yang berbeda terhadap suatu kegiatan yang sama-sama ada unsur mengumpulkan massa, berarti disitu ada perlakuan yang diskriminatif," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Vanny menduga bahwa aksi demonstrasi tidak diizinkan karena mempertimbangkan masifnya pergerakan massa buruh dan dilakukan secara serempak.

Terlebih, rencana aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja digaungkan di media. Sehingga ada kekhawatiran berlebihan dari pihak kepolisian terkait kegiatan tersebut.

"Gema aksinya dikumandangkan secara masif juga melalui semua media. Namun, memang apapun alasannya, kesannya ada perlakuan diskriminatif," pungkasnya.

Baca juga: 18 Anggota DPR Positif Covid-19, UU Cipta Kerja Pun Buru-buru Disahkan

Untuk diketahui, telegram tersebut berisi sejumlah perintah untuk antisipasi aksi unjuk rasa (unras) dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Di antaranya yaitu, perintah melakukan deteksi dini, mencegah aksi unras guna memutus penyebaran Covid-19, patroli siber, hingga kontra narasi.

Pandemi Covid-19 dijadikan alasan Polri untuk tidak memberikan izin unras. Salah satu tugas Polri adalah memutus penyebaran virus corona.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Megapolitan
Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
Toko PS Store di Condet Terbakar

Toko PS Store di Condet Terbakar

Megapolitan
Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Megapolitan
Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Megapolitan
Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Megapolitan
Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Megapolitan
Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Megapolitan
Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.