Pansus Banjir DPRD DKI: Rencana Penanganan Banjir Pemprov Bagus, tapi Eksekusi Tak Maksimal

Kompas.com - 06/10/2020, 20:52 WIB
Sejumlah anak bermain air saat banjir melanda kawasan permukiman di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2020). Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Kali Krukut. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah anak bermain air saat banjir melanda kawasan permukiman di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2020). Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Kali Krukut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, program yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penanganan banjir belum sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Hal ini diungkapkan Zita setelah rapat Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengenai masterplan dan kebijakan penanganan banjir di Ibu Kota.

"Kami sudah dengar paparannya, dari rencana jangka panjang, menengah, hingga jangka pendek. Tapi dengan rencana yang ada, banjir di DKI semakin parah, itu yang ingin kami telusuri," ujar Zita saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: DPRD DKI Minta Penyaluran Bansos Diatur Detil dalam Raperda Covid-19

Dari hasil rapat, menurut Zita, paparan yang disampaikan eksekutif sangat detail dan jelas. Bahkan rencana panjang dan pendek penanganan banjir disiapkan dengan baik.

Hanya saja, eksekusi atau praktik Pemprov DKI di lapangan tak berjalan baik sehingga banjir masih saja menghantui Jakarta.

Hal ini pun menjadi perhatian khusus Pansus Banjir DPRD agar bisa mengantisipasi banjir pada akhir maupun awal tahun.

Tak hanya perencanaan penanganan banjir, pihaknya akan juga memfokuskan segi anggaran dan prioritas penanggulangan banjir.

Apalagi banjir Jakarta masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD). Untuk itu banjir Jakarta perlu untuk diatasi.

Baca juga: Masih Musim Pancaroba, Jakarta Sudah 2 Kali Dilanda Banjir

"Kita akan lihat lagi dari segi anggaran dan prioritas program. Apalagi program banjir itu masuk dalam RPJMD, kita mau lihat sudah sejauh mana implementasinya. Jangan sampai rencana bagus, tapi penerapannya belum maksimal," kata dia.

Rapat Pansus Banjir DPRD DKI bersama Pemda akan dilanjutkan pada pekan depan. Zita pun menginginkan legislatif dan eksekutif satu pandangan dalam penanganan banjir ini.

"Kami support apa yang sudah baik. Temukan kelemahannya, akan jadi bahan rekomendasi dari kami untuk Pemprov. Mungkin dari segi anggaran, SDM, atau hal yang lebih besar lagi," tutupnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X